TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN REL KA TRANS-KALIMANTAN

MEDIA PUBLIK-PALANGKA RAYA. Penolakan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang justru dianggap tidak tepat. Ketua DPD PAN Kota Palangka Raya Beta Syailendra mengaku tak mengerti mengapa Gubernur menolak rel Kereta Api itu.“Bukankah dahulu Pak Teras sendiri yang berkeinginan membangun Kereta Api (KA) trans-Kalimantan. Ia bahkan sudah menawarkannya ke investor dalam dan luar negeri, termasuk pemerintah Pusat untuk pengerjaannya.

"Sekarang ketika mau direalisasikan, kok malah ditolak?" sebutnya. “Saya menilai pernyataan mau mundur lebih sebagai pernyataan tanpa makna, bombastis, retorika, hanya lips service. Jangan-jangan cuma mengalihkan isu. Masyarakat tahu bukan kali ini saja Teras mengeluarkan pernyataan mau mundur,” tandas Beta, memberikan keterangan kepada wartawan Media Publik (7/8).

Masih segar dalam ingatan banyak orang soal kasus penerimaan CPNS. Saat itu, kata Beta, Teras menyatakan akan mundur jika NIP CPNS sejumlah daerah dikeluarkan Pusat.
“Kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan malah ada kepentingan tertentu di balik penolakan tersebut,” Beta lantas bertanya.

Hal senada juga disampaikan Rahmadi G Lentam SH MH. Dia justru sangat mendukung jika investor Rusia membangun Rel Kereta Api jalur Kalteng–Kaltim.

Terkait dengan penolakan Teras, Rahmadi menilai alasan penolakan itu hanya prasangka buruk terhadap pihak investor. “Kalteng Bumi Pancasila. Gubernur-kan wakil pusat di daerah ini, jadi jika Pusat yang merancang, berarti sudah melalui kajian yang mendalam dan matang. Ini kebijakan pusat untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri, masa mau dilawan?” ungkapnya.

“Jika alasan penolakan terkait dengan lingkungan dan hutan, bagaimana dengan izin-izin dan rekomendasi untuk perkebunan, pertambangan, dan lain-lain? Apakah rakyat merasakan manfaatnya secara langsung? Bahkan, ada tanah rakyat yang dirampas dan yang melawan dipenjara,” cetusnya dengan nada keras.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang tegas menolak keinginan pemerintah Rusia yang ingin berinvestasi membuat rel kereta api sepanjang 135 km dari Kalteng-Kaltim dengan anggapan bahwa pembangunan rel kereta api tersebut sangat mengganggu lantaran hutan lindung yang ada di Kalteng dengan pohon yang besar-besar akan ikut tertebang.

“Saya tidak setuju itu,” ujarnya. Walau mengangkut batubara dari wilayah Barito ke Sungai Mahakam lebih pendek 25 km, diyakininya hal itu akan meninggalkan bencana bagi rakyat Kalteng. DAS Barito sepanjang 1.100 km akan banjir bandang jika
musim hujan.

“Siapa yang menjamin lapisan atas wilayah penyangga air (hutan lindung, Red.) jika habis ditebang? Pengusaha-pengusaha itu hanya mencari untung. Ini sangat berbahaya karena lingkungan akan rusak. Kalteng menolak rencana pemerintah pusat. Kita ingin membangun daerah dulu baru bangun rel kereta api,” katanya.

Karenanya, Teras mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya. Sikap itu diikuti pula oleh Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran. “Perkenankan saya menyampaikan kepada rakyat Kalteng dan pemerintah Pusat. Gubernur dan Wagub Kalteng tidak akan mau dan tidak akan bersedia menyetujui rencana pembuatan rel kereta api tersebut.

Jika tetap dilaksanakan, saya bersama Wagub Achmad Diran akan mengundurkan diri dari jabatan,” kata Teras dan Diran pada wartawan di kantor gubernur, Rabu (3/8) pekan tadi.

“Kalau pemerintah Pusat memaksa, kami minta rakyat Kalteng legowo dan merelakan saya dan Achmad Diran mengundurkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng,” katanya dengan tegas.

Hutan lindung yang ada di Murung Raya, tepatnya di Pegunungan Muller-Schwaner, akan rusak parah nantinya. Gubernur merasa aneh dengan dipanggilnya Wagub Achmad Diran oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Beruntung saat itu Wagub dengan cerdas menyampaikan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Komitmen saya dari tahun 2005, kalau tetap memaksa membangun rel kereta api itu, saya akan mundur. Semua itu komitmen saya kepada rakyat,” katanya. (TIM)