Rabu, 18 Februari 2015

PENGUSAHA DAN AKTIVIS LSM KALIMANTAN BERSATU TEKAT MAJUKAN KOTA BANJARMASIN




MEDIA PUBLIK - BANJARMASIN. Antusias sejumlah tokoh di Kalimantan Selatan dalam menyemarakan bursa Walikota - Wakil Walikota Banjarmasin semakin ramai. Diantaranya salah satu pasangan Drs. H. Abdul Gafar, SH, MH dan Aspihani Ideris, S.AP, SH, MH yang berhasrat juga maju sebagai Cawali dan Cawawali Banjarmasin pada Pilkada 16 Desember 2015 mendatang.

Keseriuasan mereka ditunjukan dengan mendaftarkan diri ke beberapa Partai Politik yang ada di Kota Banjarmasin dan kemaren Selasa (17/2) mereka mengantarkan berkas lamarannya ke PKB, PAN dan Partai GERINDA Kota Banjarmasin. Diketahui Abdul Gafar merupakan seorang pengusaha yang sukses dalam melakoni usahanya dan Aspihani Ideris merupakan seorang tokoh aktivis LSM yang tidak asing lagi di Kalimantan.

Menurut Abdul Gafar keinginannya ikut berkompetisi dalam Pilwali di Kota Banjarmasin adalah ingin memulai untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kota Banjarmasin. Terkait ketiga partai ini, memang sudah menjadi pilihan saya sejak awal, dan Insya Allah kita akan mendaftarkan diri lagi ke partai lainnya, ungkap H. Gafar.

Keinginannya maju bersama Aspihani Ideris punya alasan yang kuat, karena beliau (Aspihani Ideris) ini merupakan seorang pemuda yang agamis, dan memiliki pengetahuan yang cukup mempuni serta dikenal ke sosialannya dalam membantu masyarakat lemah dalam berbagai masalah, baik masalah sosial maupun masalah advokasi hukum, ujar Gafar.

Adapun Visi saya untuk maju sebagai Cawali adalah Banjarmasin Kota seribu sungai berwawasan lingkungan, terdepan dalam kualitas sumber daya manusia, prima dalam pelayanan publik yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN serta religius, katanya.

Gafar mengaku akan mengusung konsep religius Islami. "Dengan menegakkan nilai-nilai religius Islami, saya optimis pembangunan di Banjarmasin akan semakin maju. Selain itu, saya juga akan menyempurnakan arah pembangunan Kota Banjarmasin sebagai Kota Niaga alias Kota dagang, karena Banjarmasin merupakan sebuah kota persinggahan di Kalimantan," urai pria yang akrab dipanggil Guru Gafar ini.

Sementara itu Aspihani Ideris sebagai pendamping H. Gafar, menuturkan konsep religius Islami tersebut akan disinergikan dengan konsep pemberdayaan generasi muda yang Islami. "Saya akan berupaya memotivasi kalangan pemuda di Kota Banjarmasin lebih aktif dalam pembangunan Kota Banjarmasin kearah masyarakat Madani," tandasnya. (TIM)







Senin, 16 Februari 2015

HAKIM PUTUSKAN PENETAPAN STATUS KOMJEN POL BUDI GUNAWAN SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH



MEDIA PUBLIK - JAKARTA. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Putusan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).

"Menyatakan penetapan tersangka termohon (Budi Gunawan) oleh pemohon (KPK) adalah tidak sah," kata Sarpin.

Sarpin menganggap bahwa KPK tidak bisa mengusut kasus yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kasus Budi, menurut hakim, tidak termasuk dalam kualifikasi seperti diatur dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Dalam putusannya, Hakim menganggap bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan terjadi. Ia sependapat dengan bukti-bukti dokumen yang disampaikan pihak Budi.

Hakim juga menganggap kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak termasuk dalam kualifikasi mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Hakim pun menganggap tidak ada kerugian negara dalam kasus yang menjerat calon kepala Polri itu.


KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. KPK belum mengungkapkan secara detail mengenai kasus yang menjerat Budi.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Komisaris Jenderal Budi Gunawan terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Dikabarkan pula bahwa Presiden Joko Widodo akan memenggil Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke istana Bogor malam ini terkait masalah status Budi sebagai Calon Kapolri.


Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, pimpinan beserta biro hukum dan pejabat struktural KPK sempat mengajukan opsi akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan sidang praperadilan. Hal tersebut untuk menyikapi putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Ada opsi-opsi yang sempat dibahas dalam pertemuan pimpinan dengan berbagai pihak. Opsinya adalah kita PK atau tidak," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Johan mengatakan, upaya hukum untuk menindaklanjuti putusan praperadilan sempat dipertimbangkan. Namun, lanjut Johan, saat ini KPK masih menunggu salinan lengkap putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). "KPK perlu pelajari salinan putusan secara lengkap," kata Johan. 

Johan mengatakan, dalam waktu dekat, KPK akan menyurati PN Jaksel untuk meminta salinan putusan praperadilan. Setelah itu, kata Johan, salinan tersebut akan dikaji terlebih dahulu untuk memutuskan langkah apa yang akan ditempuh KPK nantinya.

"Nanti akan dikaji biro hukum dan pimpinan KPK secara serius, baru akan disampaikan apa sebenarnya sikap KPK terkait putusan itu. KPK perlu waktu untuk mempelajarinya," kata Johan. (TIM)

Sabtu, 31 Januari 2015

PENAMBANG BATUBARA ILEGAL GUNAKAN SKT SEBAGAI DASAR BEROPERASI















MEDIA PUBLIK - TANAH BUMBU KALSEL. Bekerja merupakan sebuah kewajiban manusia untuk memenuhi kebutuhannya guna melangsungkan hidup didunia ini, namun perlu diperhatikan kaidah-kaidah dalam melakoni sebuah pekerjaan tersebut, seperti halnya para penambang batubara ilegal yang terjadi di daerah Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan “LEKEM KALIMANTAN” bersama LSM-LSM yang ada di Bumi Antasari telah melakukan pengamatan dalam melakukan  investigasi kedaerah pertambangan batubara selama tiga hari yang diawali pada hari Kamis sampai hari Sabtu, (29-31/1/2015) melihat bahwa dampak akibat para penambang batubara ilegal tersebut alam Borneo menjadi hancur carut marut.

Aspihani Ideris, S.AP, SH, MH (Derektur Eksekutif LEKEM Kalimantan “Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan”) mengatakan kepada beberapa wartawan seusai dari lapangan investigasi, lembaganya bersama beberapa LSM yang ada di Kalimantan Selatan tergugah melakukan investigasi kedaerah pertambangan batubara, karena mendengar dan menerima laporan dari masyarakat bahwa para penambang ilegal saat ini dan dari dulu sangat marak di daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan bahkan para penambang itu sudah menjalin koordinasi yang baik terhadap para aparat serta para penambang itu tidak memperhatikan reklamasi eks pertambangan itu sendiri.

Menurutnya bahwa para LSM yang melakukan investigasi selama tiga hari pada hari Kamis-Sabtu, (29-31/1) ini tergabung di bawah coordinator LSM Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan disingkat LEKEM KALIMANTAN diantaranya LSM Jaringan Masyarakat Kalimantan “JAMAK”, Bina Lingkungan Hidup Indonesia “BLHI Kalimantan”, Kajian Alam Lingkungan Hidup “KALIH”, Aliansi Jaringan Anak Kalimantan “AJAK”, Pemerhati Lingkungan Hidup “PELIH”, Pemerhati Lingkungan dan Tambang Kalimantan “PELITA KALIMANTAN”, Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia “PLHI”, Pemerhati Tambang dan Korupsi “PETAK”, Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah “LPPD”, Pemberantas Untuk Korupsi dan Lingkungan “PUKOL” dan LSM Masyarakat Peduli Lingkungan “LSM Mapel”.

Hasil investigasi kelapangan selama tiga hari ini ditemukan bahwa para penambang ilegal itu menjadikan sebuah dasar dalam melakukan aktivitasnya dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah “SKT” yang dibelinya dari masyarakat sekitar, dan diketahuipula ternyata tanah yang ditambang oleh para penambang ilegal itu merupakan masuk dalam kawasan hutan produksi yang tidak boleh ditambang oleh siapapun juga, selain itupula hal demikian terbukti dilapangan kami temukan adanya plang peringatan tentang larangan melakukan kegiatan ataupun aktivitas penambangan dan pengangkutan hasil tambang didalam Kawasan Hutan. Hal tersebutpun dipertegas dengan adanya sanksi pidana 15 tahun penjara dan denda sepuluh milyar rupiah, terkecuali mereka harus ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan “IPPKH” yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kehutanan, ujarAspihani.

Dugaan kamipun SKT-SKT yang dikeluarkan oleh para Pambakal itu tumpang tindih dengan tanah Kawasan Hutan dan bahkan dugaan kami ada SKT yang melebihi dari ketentuan Peraturan Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, yang terdapat dalam Pasal 11 yang intinya berbunyi kepada para Camat ataupun Kepala Kecamatan telah diberikan wewenang untuk memberikan izin membuka tanah, yang luasannya tidak lebih dari 2 Hektar, kata Alumnus Magister HukumUnisma Malang ini.

Intinya kata pengacara muda ini bahwa para penambang ilegal tersebut melakukan aktivitasnya diduga kuat menggunakan bamper masyarakat dengan di lindungi dan dibentengi oleh aparat sebagai bentuk kerjasama dalam melakukan penambangan batubara serta bahkan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah peraturan perundang-undang yang berlaku di NKRI, karena didalam adanya bentuk hubungan yang terjalin dengan istilah nama koordinasi.

Senada dengan pernyataan Aspihani Ideris bahwa Haji Saleh Saberan petinggi LSM Aliansi Jaringan Anak Kalimantan “AJAK” menuturkan juga pada beberapa wartawan bahwa para penambang ilegal ini sangat jelas sudah melakukan aktivitas pertambangan tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, terbukti dilapangan banyak sekali kami temukan lobang-lobang besar menganga tanpa ada reklamasi sedikitpun dari para pengusaha emas hitam ini, ujarnya.

Hasil investigasi kamipun menemukan adanya Stock Pile tempat penumpukan batubara yang kami duga kuat hasil dari tambang ilegal di wilayah Stock Pile milik PT. Hati`if Bara Makmur “HBM”, dan disana kami menemukan ratusan ton bahkan mungkin ribuan ton emas hitam masih menumpuk di Stock Pile tersebut, ujar bang Saleh panggilan akrabnya.

Lebih lanjut bang Saleh memaparkan kepada media ini bahwa menurut dia telah mendapatkan informasi belakangan ini konflik lahan semakin marak dan berkembang, dimana masyarakat sekitar kawasan HTI menuntut kembali lahan-lahan yang mereka anggap sebagai lahan warga, selain itu pula mereka juga menuntut ganti rugi lahan dengan adanya tumbuh tanaman diatas tanah tersebut serta diperparah lagi dengan maraknya jual beli Surat Keterangan Tanah yang disingkat dengan kata SKT dalam sebuah Kawasan Hutan yang disinyalir dilakukan oleh pemodal yang dikatakan oleh mereka bos besar yang konon nantinya tanah tersebut dengan dasar SKT itu akan dilakukan aktivitas pertambangan, karena dibawahnya sangat padat dengan batubara kalori menggiurkan.

Direktur LSM Bina Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan “BLHI Kalimantan” Badrul Ain Sanusi Al Afif, MS, MH menyatakan bahwa pemantauan kami dilapangan atas aktivitas pertambangan yang dijalankan oleh PT. Borneo Indobara (BIB) di Kawasan Hutan ternyata perusahaan itu melakukan aktivitasnya sudah berdasarkan aturan yang berlaku di NKRI, yaitu adanya surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan “IPPKH” yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan serta mengantongi izin PKP2B yang melakukan penambangan batubara di areal Kawasan Hutan. Artinya siapapun boleh menambang dan dikatakan legal selama mereka mengikuti prosudur hukum yang berlaku, tegasnya.

LSM Bina Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan “BLHI Kalimantan” juga telah memantau dilapangan bahwa aktivitas PT. Hutan Rindang Banua “PT. HRB” dan PT. Kirana Chatulistiwa “PT. KC” sudah sangat maksimal yaitu terus melakukan upaya menjaga Kawasan Hutan serta melakukan upaya penanaman tanaman dilahan yang tandus yang awalnya dikuasai oleh masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan dan penguasaan itupun sangat jelas bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, ujar Badrul.

Selain itupula saya rasa, kata salah satu Direktur Persatuan LSM Kalimantan ini, bahwa pihak perusahaan sudah melakukan kewajibannya terhadap lingkungan dan masyarakat, yaitu telah menggelar program Kemitraan atau yang disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti dalam bidang keagamaan, ekonomi, social, budaya, pendidikan dan lingkungan serta pengembangan masyarakat (Cummunity Develoment).

Lebih lanjut Badrul Ain Sanusi Al Afif menjelaskan bahwa pihak perusahaan itupula juga dalam pelaksanaan program bidang Kemitraan dengan masyarakat sekitar, yaitu melakukan beberapa program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diantaranya pengadaan pupuk, peternakan sapi dan ayam, kemitraan perkebunan karet, kemitraan jasa angkutan, budidaya tanaman jagung, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selain itu juga mereka menomor satukan penyerapan tenaga kerja local dalam operasi aktivitas perusahaan. Intinya pihak perusaan menurut pengetahuan kacamata hukum yang saya ketahui sebagai seorang aktivis LSM bahwa mereka sudah bekerja dengan benar dan dengan kaidah peraturan hukum yang ada sesuai dengan izin yang dimilikinya dan keberadaan dua perusahaan pemegang HPHTI seperti PT. Hutan Rindang Banua “PT. HRB” dan PT. Kirana Chatulistiwa “PT. KC” ini kami sebagai LSM sangat mendukungnya, karena sifat kedua perusahaan itu mengelola, memanfaatkan, dan menjaga kelestarian lingkungan hutan. tegas Badrul.

Anang Tony Ketua Umum LSM Pemberantas Untuk Korupsi dan Lingkungan “PUKOL” yang juga ikut dalam investigasi tersebut menegaskan dalam wawancara kebeberapa mas media bahwa dirinya mengaku sangat prihatin dengan kehancuran alam akibat sebuah aktivitas pertambangan yang jelas-jelas bisa dikatakan ilegal itu.

Menurutnya bahwa saat ini pihak penegak hukum dan instansi terkait kurang maksimal menindak para penambang ilegal ini, padahal perbuatan mereka itu jelas-jelas sudah melanggar hukum dan wajib diberikan sanksi sesuai dengan per Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia, bukan sampai sebaliknya dan ini perlu dikoreksi sendiri oleh para oknum-oknum penegak hukum yang ikut dalam sebuah permainan, ujar Humas Front Pembela Islam Kalimantan Selatan ini.

Ditambahkannya lagi bahwa kita sebagai seorang aktivis LSM PUKOL dan juga HUMAS FPI Kalsel meminta kepada pihak penegak hukum harus bisa melaksanakan tugas dengan benar sebagaimana mestinya, jika ternyata para penegak hukum jalan ditempat berarti hal ini bisa dipastikan ada keterlibatan mereka dalam bersama-sama melakukan tindak kejahatan yang seharusnya memberikan contoh yang baik, kata Anang Tony.

Guna maksimalnya investigasi kita ini dan supaya public secara luas mengetahuinya maka kami mengajak dan melibatkan beberapa wartawan dari beberapa media, diantaranya adalah wartawan Banjarmasin Pos, wartawan Harian KOMPAS, wartawan Mata Banua, wartawan Barito Pos, wartawan Kalimantan Pos, dan wartawan Media Publik. Hal ini kami lakukan supaya kita berbicara disini atas dasar fakta yang kami dapatkan selama tiga hari dalam sebuah kegiatan investigasi kelapangan, jika diantara media ini tidak mempublikasikannya patut diduga merekapun [wartawan] ada apa dan mengapa, serta kami akan mempertanyakan keredaksinya, karena semua ini kita lakukan demi masyarakat, dan kelestarian lingkungan alam kita serta demi penegakan hukum yang selama ini terkesan tutup mata, kata Suanang Anton panggilan akrabnya.

Aduh alam kita hancur seperti itu?, bagaimana kelak anak cucu kita kalau dibiarkan akan mendapatkan dampak negatifnya dan kita pun hanya bisa mendapatkan warisan berupa kehancuran alam akibat dari para para penambang ilegal tersebut, suguh senior aktivis LSM Kalimantan Selatan ini.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadi Kurdi menegaskan, bahwa PT. Hutan Rindang Banua “PT. HRB” dan PT. Kirana Chatulistiwa “PT. KC” yang beroperasi di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan benar memiliki izin dari Pemerintah Pusat dan izin tersebut masih berlaku sampai sekarang.  (Hilmi / TIM)

Rabu, 21 Januari 2015

Dinkes Tala Bantah DBD Tak Ada Tindakan

MEDIA PUBLIK - PELAIHARI. Setelah Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Tala) kini penyakit yang bisa membawa cepat kematian ini Demam Berdarah Dengue (DBD) melakukan aksinya lagi menyasar ke desa Tambangulang Kecamatan Tambangulang.

Dari keterangan Sarmila orang tua bayi berumur 3 bulan M. Anwar Rabu (21/1) di Tambangulang mengatakan pada media ini banyak korban yang berjatuhan disekitar lingkungannya. Bahkan Anwar tak luput dari serangan DBD yang sempat dilarikan ke rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari selama 6 hari mendapat perawatan yang intensif.

Tak hanya itu saudara satu rumahnya kaka Anwar 3,5 tahun Rasta lebih dulu terserang DBD. Beruntung tertolong 2 kali berturut-turut dengan jeda waktu tak terlalu jauh dilarikan ke Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari dengan keluhan demam tinggi dan sempat mengeluarkan tetesan darah dihidungnya.

Sarmila berharap dengan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah Tanah laut agar lebih memperhatikan lagi dengan serius terhadap rakyat yang kena DBD ini dengan melakukan tindakan secepatnya mengatasi jangan sampai penyakit berbahaya ini menjadi meluas dan korban DBD menjadi semakin banyak.

Sementara itu saat awak media Media Publik melintasi desa Tambangulang Rabu (21/1) tampak satu orang petugas sudah melakukan Fogging (pengasapan) pada tempat dimana anwar dan rasta bermukim. Dengan fogging tersebut diharapkan nyamuk yang masih aktif berada ditempat tersebut dapat terbunuh dengan cepat. Sedangkan seorang petugas Puskesmas mengatakan wilayah foging ini hanya bisa dilakukan untuk 2 RT.

Kepala Dinas Kesehatan Tala M. Junaidi, SKM saat dikonfirmasi wartawan Media Publik di ruang kerjanya kantor Dinas Kesehatan Tanah Laut mengatakan terhadap meningkatnya kasus DBD di Tala Kami tidak cuek.

Saat ini sudah terdeteksi ada 2 kasus DBD di Tala , mengantisipasi kejadian tersebut sebelumnya Dinas Kesehatan Tala sudah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan penyuluhan memberi informasi kepada masyarakat Tala tentang pencegahan DBD baik yang ditugaskan kepada petugas mereka yang berada di Puskesmas, Para Kader serta melalui radio bagaimana agar perkembangan nyamuk ini tidak terjadi dengan cara pemberian abete guna membunuh jentik cikal bakal untuk menjadi nyamuk DBD.

Terpenting yang harus dilaksanakan perilaku masyarakat untuk selalu menjadi budaya ber perilaku hidup bersih sehat (PHBS) guna meniadakan nyamuk DBD berkembang biak secara cepat hendaknya warga berupaya selalu membersihkan lingkungan agar selalu bersih dan sehat dengan pola 3 M plus yakni , Menguras, menutup mengubur melaksanakan abetisasi, ujar Junaidi.(TIM)

Kamis, 08 Januari 2015

PAMBAKAL LOK BUNTAR LAPORKAN WARGA ANCAM KESELAMATANNYA

BERITA MEDIA PUBLIK - BANJAR. Guna meminta perlindungan terhadap keselamatan jiwa seoran Pambakal (Kepala Desa) Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Selasa 6 Januari 2015 Kusairi bin Murhan melaporakan kasus tersebut ke kantor Polsek Sungai Tabuk.

Dalam pelaporan tersebut Pambakal Lok Buntar di dampingi TIM Pengacaranya dari LBH LEKEM KALIMANTAN beserta para Ketua-ketua Rukun Tetangga, Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan para Kepala Urusan (KAUR) Desa Lok Buntar.

Menurut Kusairi bahwa dia melaporkan kasus ini dikarenakan jiwa dan kehormatannya sebagai Kepala Desa Lok Buntar terancam oleh sekelompok orang, yaitu saudara Basran, Kaspul Anwar, Murjani, Abdurrahman dan saudara Tarmiji.

Kronologis kejadiannya pada saat Kusairi membuka Kantor Desa atau yang disebut Balai Desa dan melaksanakan rapat desa beserta jajarannya pada hari Senin (5/1) tiba-tiba dalam sekelompok orang tersebut diatas datang meminta rapat dibubarkan dengan mengeluarkan suara sangat tidak menyenangkan dan mengobrak abrik kantor, dan tidak berselang lama juga mengancam dengan mengeluarkan sepucuk keris dengan tujuan ingin membunuh Pambakal Desa Lok Buntar, katanya.

Minggu, 04 Januari 2015

PKB Minta Kemendagri Tak Urusi Desa

MEDIA PUBLIK. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) konsisten dalam menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebab sampai saat ini masih ada tumpang tindih antara Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPP PKB Malik Haramain menganggap tetap akan terjadi masalah selama yang mengurusi desa adalah dua kementerian. Dia meminta Kemendagri lepas tangan mengurusi desa lantaran Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi sudah dibentuk.

"Di UU 6 Pasal 112 itu disebutkan bahwa urusan desa itu Kemendagri. Tapi kan itu sebelum Kementerian Desa dan PDT dibentuk. Di mana-mana yang namanya UU itu mesti mengatakan urusan yang berkaitan dengan UU itu diurus oleh kementerian terkait," kata Malik di Kantor PKB, Jakarta Pusat, Minggu (4/1).

Menurutnya jika Kemendagri tetap mengurusi desa, maka percuma Jokowi-JK membuat Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Jika ini dibiarkan dia menilai akan terjadi tumpang tindih, baik kebijakan dan administrasi.

"Nanti pasti ada overlap deh. Satu sisi desa diurus oleh Kemendagri, satu sisi desa diurus oleh Kementerian Desa. Pasti ada masalah," tegas Anggota Komisi II DPR RI ini.

Malik mencontohkan beberapa masalah yang bisa timbul saat dua kementerian mengurusi desa. "Misalkan tentang urusan administrasi desa yang kemudian mau diurus oleh Kemendagri. Tapi programnya diurus Kementerian Desa, kan tetap saja kemudian laporan pertanggungjawaban, pengelolaan uang, pengelolaan program itu ke fungsi-fungsi administrasi," jelasnya.

Menurutnya, agar program yang dilaksanakan di desa dapat berjalan dengan baik dan fokus sebaiknya diserahkan kepada satu kementerian, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Sehingga kebijakan, pelaksanaan program dan tanggung jawab terpusat. (TIM)

Sea Hawk milik Amerika Serikat bawa 3 Jenazah Korban AirAsia QZ8501

MEDIA PUBLIK - KALTIM. Tiga kantong jenazah kembali di kirim ke Lanud Iskandar di Pangkalanbun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Ketiga jenazah yang ditemukan Kapal Onami milik Jepang ini dibawa menggunakan helikopter Sea Hawk milik Amerika Serikat.

Pantauan merdeka.com, Minggu (4/1), ketiga jenazah datang sekitar pukul 14.50 WIB. Mereka langsung dimasukkan mobil ambulans guna dipetikan di RSUD Sultan Imanuddin.

Bersama dengan itu ada dua koper hitam milik penumpang AirAsia QZ8501 yang juga berhasil dievakuasi. Koper tersebut dimasukkan kantong jenazah dan di simpan di ruang yang telah disediakan Basarnas.

"Ini isinya koper, jumlahnya dua. Warnanya hitam semua," ujar salah satu penjaga tempat penyimpanan puing pesawat AirAsia di Lanud Iskandar Pangkalanbun Kalimantan Tengah.

Hingga saat ini, total telah ada 33 jenazah yang dievakuasi ke Pangkalanbun. 30 Jenazah di antaranya telah dievakuasi ke Surabaya, dan 3 jenazah yang baru saja datang ini akan diterbangkan sore ini.

Sebelumnya diketahui, tim SAR gabungan kembali menemukan tiga jenazah penumpang pesawat AirAsia QZ8501. Jenazah tersebut ditemukan oleh kapal Onami bantuan dari Jepang.

"Itu informasi barusan dari kapal Jepang menemukan 3 jenazah," kata Pilot helikopter Super Puma Mayor Suryo di Lanud Iskandar Pangkalanbun Kalimantan Tengah. (TIM)