Minggu, 21 Februari 2016

SAIPUL JAMIL CABULI PRIA DI BAWAH UMUR



JAKARTA - MEDIA PUBLIK. Saipul Jamil telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap pria di bawah umur berinisial DS. Namun, tim kuasa hukum Saipul Jamil menyatakan kliennya tidak melakukan pencabulan seperti yang dilaporkan DS ke polisi.

Kuasa hukum Saipul Jamil, Kasman Sangaji mengatakan, saat malam kejadian, kliennya bersama beberapa anak buahnya pulang ke rumah pada dini hari. Sudah menjadi kebiasaan Saipul, jam berapa pun pulang harus melakukan salat subuh berjamaah di masjid.

"Kebiasaan Saipul Jamil memang seperti itu. Jam berapa pun salat Subuh harus di masjid," kata Kasman di kediaman Saipul Jamil di Jalan Gading Indah VI, Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (21/2/2016).

Saat itu, pedangdut kondang itu juga melakukan hal yang sama. Dia membangunkan semua asistennya untuk salat subuh, termasuk DS.

"Dia bangunkan, digoyang-goyang kakinya, tidak bangun, lalu dipukul-pukul kecil. Setelah DS agak melek, Saipul bilang 'Wa!' Bercanda saja," ungkap Kasman.

Bagi asisten lainnya, perlakuan duda Dewi Perssik itu sudah biasa. Tapi bagi DS yang baru pertama kali menginap, diduga perlakukan Saipul Jamil itu menjadi hal asing.

"Mungkin dia kaget atau bagaimana. Yang lain juga tidak masalah begitu. Mereka lalu pergi ke masjid tapi DS tidak mau," lanjut Kasman.

Sepulang dari masjid, Saipul sudah disambut polisi. Saat itu juga, suami almarhum Virginia itu digelandang ke Mapolsek Kelapa Gading.

"Di mana pencabulannya? Karena itu, kami yakin 1.000% tidak ada pencabulan," tegas Kasman. (TIM)

Minggu, 17 Januari 2016

DIDUGA AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT JUTAAN EKOR IKAN MATI SIA-SIA
































Media Publik - Marabahan : Jutaan ekor ikan nila hasil budidaya para petani dikeramba apung di perairan Sungai Barito,Kabupaten Barito Kuala,KalimantanSelatan  mati secara mendadak, dan diduga akibat limbah kelapa sawit. Para petani budidaya ikan nila di keramba apung di perairan Sungai Barito mengeluhkan ratusan ribu ekor ikan jenis nila mereka mati secara mendadak dan mereka mengalami kerugian hingga milyaran rupiah.

"Kami menduga kematian ikan nila di keramba ini akibat memburuknya kualitas air akibat limbah kelapa sawit,sebab warna air sungai juga berubah dan limbah kelapa sawit dibuang melalu anak sungai hingga sampai kesini," tegas Ardiansyah petani budidaya ikan di keramba,Minggu (17/1/2016).

Hal senada juga disampaikan petani budidaya ikan dikeramba Ruslan dan Jamhuri,bahwa kematian ikan nila milik mereka akibat limbah kelapa sawit yang berada di bagian hulu Sungai Barito tersebut.

Sementara itu Kepala Bidang Penanganan Dampak lingkungan BLHD Kabupaten Barito Kuala Alfiansyah membantah kematian ikan tersebut akibat limbah kelapa sawit,tetapi menurutnya hal tersebut terjadi akibat dari dampak perubahan iklim.

Namun selanjutnya ia juga menjelaskan,bahwa pihaknya akan mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium untuk memastikan penyebab ratusan ribu ekor ikan nila mati tersebut. (Abau)

Kamis, 07 Januari 2016

Prabowo Siap Sendirian Bila Partai Tergabung di KMP Dukung Jokowi-JK


Prabowo Subianto siap sendirian bila partai KMP dukung Jokowi-JK

MEDIA PUBLIK - Partai Golkar memberi sinyal bakal merapat mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Artinya mereka bakal keluar sebagai oposisi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan tidak masalah jika hanya partainya saja menjadi oposisi. Sebab, sesuai perintah Prabowo Subianto.

"Tidak ada masalah, dari dulu Gerinda punya sikap walaupun sendirian tidak masalah. Pak Prabowo (Subianto) yang bilang walaupun kita sendirian kita tak masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/1).

Plt ketua DPR ini, menjelaskan hak setiap partai politik bebas menyatakan sikap untuk mendukung maupun menjadi oposisi dalam pemerintahan. Meski begitu, dirinya meyakini sikap Gerindra tak akan berubah sampai kapanpun.

"Ini sikap Gerindra demi kebaikan demokrasi kita, kebaikan bagi rakyat," tuturnya.

Walau desas-desus Golkar bakal kabur makin santer, Fadli menegaskan komunikasi antar partai KMP tetap berjalan baik. Semua dilakukan demi mengkritisi tiap kebijakan dianggap salah.

"Kalau semua mendukung pemerintah nanti apa yang salah-salah semuanya jadi benar. Tapi sejauh ini dalam komunikasi politik kita ke KMP tetap dibutuhkan sebagai kekuatan untuk pengawasan," pungkasnya.

Seperti diketahui Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat koordinasi di Bali, Senin (4/1). Sejumlah rekomendasi dikeluarkan. Mulai dari sikap politik partai sampai persoalan kisruh internal di tubuh partai berlambang beringin tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebut ada delapan poin penting hasil konsolidasi di Bali. Salah satunya sikap Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK.

"Direkomendasikan kepada Rapimnas untuk dibahas agar Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Ibrahim melalui pesan singkatnya kepada beberpa mas media, Selasa (5/1) lalu. (TIM)

Jumat, 31 Juli 2015

ANANG BIDIK ANCAM LAPORKAN PKB KE POLISI

MEDIA PUBLIK – BANJARMASIN. Anang Misran Hidayatullah (45) warga Jalan Bumi Persada RT 009 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin menggugat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Banjarmasin.

Lelaki yang akrab disapa Anang Bidik tersebut akan melakukan gugatan perdata dan pidana terhadap PKB Kota Banjarmasin karena membatalkan namanya sebagai bakal calon Wakil Walikota Banjarmasin periode 2015-2020.

Melalui kuasa hukumnya, Aspihani Ideris, SAP, SH, MH, mengatakan bahwa Anang Bidik akan segera melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata tentang pemilu kada 2015 terhadap Partai Kebangkitan Bangsa PKB, karena dirinya tidak didaftarkan ke KPU sebagai bakal calon Wakil Walikota Banjarmasin, sedangkan fakta didapat ternyata PKB malahan mencalonkan Zulfadli Gazali – Akhmad Zainuddin Djuhri ke KPU Kota Banjarmasin, (28/7).

Aspihani Ideris didampingi Andi Nurdin SH selaku kuasa hukum Anang Bidik mengatakan, bahwa DPC PKB membuat surat rekomundasi terhadap Anang Misran Hidayatullah sebagai wakil Walikota dari Partai PKB. Ternyata pada tanggal 28 Juli 2015 PKB mendaftrarkan Calon Zulfadli Gazaji dan Akhmad Zainudin Djuhri.

"ini PKB seakan-akan tidak beretika dan sama dengan melecehkan klien kami, dan unsur pidananya besok kami laporkan ke Poltabes Banjarmasin dengan pengajuan pasal 242 jo 263, 264, 266 jo 378 KUHP, dan gugatan perdatanya Insya Allah Senin akan kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin" kata Aspihani Ideris.
  
"Jadi intinya kami beranggapan klien kami ditipu. Secara meteri dan merasa malu karena sudah ada rekomendasi dari PKB sebagai bakal calon Wakil Walikota mendampingi Rusian dari Partai Demokrat. Jadi sangat jelas klien kami merasa dibodohi. Karena surat tertanggal 23 Juli 2015 No 025/DPC-03/V/A.1/2015 ditandatangani Hilyah Aulia sebagai ketua dan Rizani Noor selaku Sekretaris PKB Kota Banjarmasin. Klain kami juga tidak pernah diundang pada penetapan bakal calon Walikota dan Wawali Kota Banjarmasin, apakah klien kami tidak bisa memenuhi pembayaran mahar satu milyar rupiah yang diminta PKB sehingga PKB malahan mengusung ataupun ikut mendaftarkan orang lain ke KPU?" ujar Aspihani.

Disinggung mengenai permintaan mahar dari PKB, dengan tegas Aspihani Ideris menjawab bahwa klien kami punya bukti rekamannya, bahwa benar PKB meminta mahar tersebut sebesar 1 milyar rupiah dan minta dibayar sebelum tanggal 26 Juli, karena apabila mahar dibayarkan minimal separuhnya dulu, maka SK DPP PKB segera dikeluarkan, dan ini sangat jelas melanggar UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No.1 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 47, ungkapnya kepada beberapa wartawan di PN Banjarmasin. (Gt. Rizali Noor)

Senin, 27 Juli 2015

CALON KEPALA DAERAH MANTAN NAPI WAJIB MENGUMUMKAN KE PUBLIK


MEDIA PUBLIK - SEMARANG. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan kewajiban kepada peserta pemilihan kepala daerah yang pernah tersangkut kasus hukum untuk mengumumkan ke publik sebelum mencalon.

"Mantan narapidana (yang maju Pilkada) harus mengumumkan di media dan ada surat pernyataan dari bersangkutan untuk umumkan ke media massa," ujar Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono di Semarang, Senin, 27 Juli 2015.

Aturan itu tertuang dalam PKPU/ 12/2015 pasal 42 huruf X bahwa bakal calon bupati/walikota yang pernah menjalani pidana/narapidana, maka harus umumkan di media secara terbuka bahwa yang bersangkutan pernah menjadi narapidana.

Menurut Henry pernyataan itu harus dibuat langsung oleh yang bersangkutan untuk kemudian diumumkan langsung ke media massa.

"Saat calon itu mendaftar ke KPU harus membawa bukti bahwa pernyataan itu telah dimuat di media," kata Henry.

Ia berpendapat bila aturan KPU tersebut justru lebih memudahan para calon yang pernah tersangkut kasus hukum untuk maju kembali dalam Pilkada.

Jika sebelumnya, ada aturan bahwa calon yang terkena ancaman hukuman lebih dari lima tahun maka yang bersangkutan juga harus menunggu selama lima tahun, baru bisa mencalonkan kembali.

"Keputusan MK yang dilanjutkan dengan PKPU ini justru mempermudah calon yang pernah tersangkut masalah hukum," katanya.

Saat ini di Semarang, diketahui, Soemarmo Hadi Saputro merupakan seorang bekas narapidana kasus suap RAPBD Pemkot Semarang 2012 telah mendaftarkan diri ke KPU untuk maju di Pilwakot Semarang.

Mantan Wali Kota Semarang periode 2010/2012 tersebut pernah divonis hukuman 2,5 tahun penjara dan  telah selesai menjalani masa pemidanaan pada September 2014 lalu.

Sebelum mendaftar, calon yang diusung PKB dan PKS itu mengaku telah mengumumkan kepada masyarakat melalui media bahwa ia pernah tersangkut hukum.

Namun Henry menambahkan, pasangan calon Soemarmo HS-Zuber Safawi yang telah mendaftarkan diri ke KPU kini belum menyerahkan dokumen pernyataan di media tersebut.

Berdasar surat edaran KPU nomor 36 sudah dinyatakan bawah jika calon belum menyampaikan bukti, maka boleh menyampaikan dokumen tanda bukti iklan di media. Kemudian syarat tersebut boleh disusulkan.

KPU mengimbau kepada dua parpol pengusung Soemarmo-Zuber yakni PKB dan PKS agar segera melengkapi syarat-syarat tersebut. "Maksimal 2 Agustus sudah mempublikasikan kepada media. Sebab, misalnya tidak memenuhi syarat maka mereka tidak bisa mengganti calonnya," katanya. (TIM)

Minggu, 26 Juli 2015

Riban Satia Akan Umumkan Mundur Dari Pencalonan Pilgub Kalteng


MEDIA PUBLIK – PALANGKARAYA. Komisi Pemilihan Umum ‘KPU” Kalimantan Tengah hari, Minggu (26/7) sudah membuka pendaftaran kontestan pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015, dan dikejutkan dengan info terkini perubahan peta politik yang ada.


Jika sehari sebelumnya dikabarkan pimpinan empat partai politik yang ada di Kalimantan Tengah, yakni Partai GERINDRA, Partai DEMOKRAT, Partai Amanat Nasional “PAN” dan Partai Kebangkitan Bangsa “PKB” yang kesemuanya terdiri 19 kursi di DPRD Provinsi kalteng menyerahkan dukungan penuh ke pasangan HM. Riban satia dan H. Baharuddin H Lisa untuk maju di pilgub kalteng mendatang ini.

Saat media ini menghubungi Ketua DPW PKB Kalteng, HM. Asera (26/7) memberikan kabar sangat mengejutkan yakni hasil rapat pimpinan pengusung tersebut mendapatkan sebuah kesepakatan meminta mundur dari pencalonan pilgub akan datang ini..

"Saya memang menyarankan kepada Wali Kota, HM. Riban Satia untuk mundur saja dari pencalonan sebagai Gubernur Kalteng. Meskipun, awalnya saya akui, memang saya sangat getol menghendaki Riban maju di Pilgub Kalteng mendatang," kata Anggota DPRD Kalteng ini.

Menurut Asera, saran yang dia katakan terkait adanya klaim dari Sugianto Sabran yang awalnya ingin dipasangkan dengannya untuk maju di Pilgub Kalteng, namun batal, karena Sugianto ingin jadi Gubernur bukan Wakil Gubernur.

Asera mengatakan, Sugianto mengklaim sudah mendapatkan surat keputusan (SK) dari DPP empat parpol yang memiliki 19 kursi di dewan tersebut, bahwa dukungan bukan diberikan kepada HM. Riban Satia, tetapi diberikan kepada Sugianto Sabran dan Habib Ismail, sebagai wakilnya.

"Kami sudah berupaya untuk sekuat-kuatnya mengajukan pasangan Riban Satia dan Baharudin Lisa, tetapi kenyataanya kursi yang kami perjuangkan ternyata sudah di borong secara diam-diam oleh Sugianto yang langsung melakukan lobi ke DPP dan hasil pertemuan di Bali. Akhirnya empat parpol sepakat memberikan 19 kursi ke Sugianto- Habib Ismail." kata Asera.

Menurut Asera, untuk meyakinkan bahwa HM. Riban Satia mengikuti nasehatnya tersebut, rencanannya, Senin (27/7/2015) besok, Walikota Palangkaraya, HM. Riban Satia, akan menggelar konferensi pers tentang pengunduran dirinya dari pencalonan di Pilgub Kalteng mendatang. "Tunggu saja besok, Riban akan menggelar konferensi pers pengunduran dirinya untuk pencalonan di Pilgub Kalteng." katanya.

Namun, terpisah, saat wartawan, menghubungi Habib Ismail, melalui telepon selularnya, dia menyangkal hal tersebut dan mengatakan, tidak mungkin orang se popular seperti dia bisa maju di Pilgub Kalteng berpasangan dengan Sugianto Sabran." Gak lah, tidak mungkin itu, saya gak berkomentar dululah soal itu. Mungkin yang benar Sugianto dengan Siun Jarias (Sekdaprov Kalteng). " kata anggota DPD RI asal Kalteng ini. (Gt. Rizali Noor)


Jumat, 24 Juli 2015

KPU KOTA BANJARMASIN PUNYA KANTOR BARU MENJELANG PILKADA


MEDIA PUBLIK – BANJARMASIN. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin akhirnya menempati kantor baru milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Kantor baru tersebut berlokasi di Jalan Perdagangan Banjarmasin. 

Walikota Banjarmasin H. Muhidin  usai meresmikan kantor tersebut, Jumat (24/7/2015) mengatakan, sejak awal kepemimpinannya ingin membangunkan gedung untuk digunakan oleh KPU, namun baru sekarang  bisa terlaksana. 

“Semoga gedung baru ini dapat dipergunakan oleh KPU untuk mempermudah kerjanya dalam menyelanggarakan Pilkada tahun ini. Dan saya kira ini yang terbaik di Kalsel,” kata Muhidin, Jumat (24/7/2015).

Sementara Ketua KPUD Banjarmasin, Bambang Budianto mengaku senang atas bangunan baru tersebut. Dia yakin pendaftaran bakal calon Wali Kota nanti ruangan tidak berjejal lagi.

“Sangat memadai sekali untuk sarana dan prasarananya untuk KPU. Kami gak perlu lagi pindah kesana kemari. Insya Allah nanti Minggu (26/7/2015) saat pendaftaran calon,  kita akan mulai tempati,” jelasnya.


Gedung KPU Kota Banjarmasin yang baru diresmikan Wali Kota Muhidin itu dibangun dengan anggaran dari APBD senilai Rp 5,5 miliar lebih. Bangunan dibangun dengan tiga lantai. Khusus untuk lantai satu, nantinya digunakan untuk logistik dan pertemuan.  (GT.R)