Minggu, 20 April 2014

Media Publik Tanbu - Menurut keterangan masyarakat di lapangan yang bernama Baim bahwa SPBU di sinar bulan sering menghambat aktivitas kerja, sekolah dan keluar daerah, kalau bisa katannya Pelansiran di buka malam aja, biar lalu lintas lancar, seperti pagatan, kintap dan asam-asam, agar semua kalangan orang kelas atas dan bawah senang, sekalian bensin di buka pagi seperti biasa, jangan tutup lagi.20/04/2014.

Dari informasi warga tadi, maka media publik langsung turun kelapangan, teryata benar Pelangsiran Solar di SPBU Sinas Bulan, apabila pagi, sering meresahkan warga yang sering beraktivitas kerja, sekolah dan keluar daerah, tutur warga setempat desa sinar bulan yang bernama Amang Adul sebagai Ojek, mau isi bensin di waktu pagi selalu tutup, yang sering di utamakan para Pelangsir Solar, gimana Aparat Polsek Satui katanya.

Keterangan yang di resahkan warga di dengar oleh pihak Wasekjen Fathur Rahman LSM LEKEM Kalimantan, akan turun investigasi lansung kelapangan, apakah benar atau tidak, maka akan saya ambil data-data otentik di lapangan, kalau ternyata benar adanya di lapangan, akan segera tindak lanjuti dan segera memberi Surat Somasi terhadap Perusahaan SPBU tersebut.(TIM)


   

Kamis, 10 April 2014

Hasil Sementara Pemilu 2014

Berita Media Publik - Jakarta. Suara hasil Pemilu 2014 pada perhitungan cepat atau quick count oleh lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS)-Cyrus Network sudah masuk 99,6%. PDIP semakin memantapkan posisinya di peringkat pertama dengan perolehan suara 18,9%.

CSIS-Cyrus Network, Kamis (10/4/2014), posisi kedua dan ketiga tetap ditempati Partai Golkar dengan perolehan suara 14,3% dan Partai Gerindra 11,8%. Kemudian diikuti Demokrat 9,7% dan PKB 9,2%.

Sedangkan PAN berada di peringkat 6 dengan peraihan suara 7,5%. Suara PKS dan Nasdem setara, yakni 6,9%. Kemudian PPP 6,7%, Hanura 5,4%, PBB 1,6%, dan PKPI 1,1%.

Data quick count diterima oleh pusat data dari 2.000 TPS di 2.000 desa/kelurahan di 33 provinsi. Sebanyak 2.000 TPS diacak dengan metode Multistage Random Sampling.

Tingkat kepercayaan quick count ini 95% dengan margin of error plus minus 1%. Quick count ini paling tidak melibatkan 1 juta pemilih. (TIM)

Jumat, 14 Maret 2014

MEGA KELUARKAN MANDAT JOKOWI CAPRES PDIP

Media Publik - Jakarta. Saat Surat Perintah Harian Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dibacakan ulang oleh ketua Bapilu PDIP, Puan Maharani, peserta rapat DPP PDIP langsung riuh menyambut nama Jokowi yang secara resmi telah diberi mandat langsung oleh Megawati sebagai Capres RI di Pemilu 2014.

Semua pengurus DPP PDIP sedang berkumpul di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jum'at, 14/03/2014 karena baru saja mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. DI dalam forum tersebut Mega membacakan secara langsung penobatan Jokowi menjadi Capres PDIP di hadapan para pengurus DPP.

Puan Maharani membacakan kembali Surat Perintah Harian dari Ketum nya yang berisi penunjukkan Jokowi sebagai Capres dari PDIP di dampingi Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo. Dan saan Puan membaca "Dukung Bapak Joko Widodo sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan" sontak peserta rapat DPP langsung berteuk tangan riuh.

Surat perintah itu dirumuskan dalam rapat di kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2014) hari ini yang kemudian dibacakan Megawati. Perintah Harian ini juga dibacakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Ini dia isi Surat Perintah Harian (Mandat) dari Mega yang resmi menjadikan Jokowi sebagai Capres PDIP:

PERINTAH HARIAN: MERDEKA

Saya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati keadilan dan kejujuran dimanapun kalian berada! Dukung Bapak Joko Widodo sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jaga dan amankan jalannya pemilu legislatif-terutama di TPS-TPS dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi, teguh dan tegarkan hati dalam mengawal demokrasi di RI

Megawati Soekarnoputri
14 Maret 2014

Terbitnya Surat Perintah Harian (Mandat) yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri ini menunjuk Joko Widodo (JOKOWI) dinilai oleh Badrul Ain Sanusi Al Afif seorang Petinggi LSM Lembaga Pemerhati Masyarakat (LEMPEMA) merupakan langkah jitu dan sangat tepat untuk membawa PDI-P sebagai pemenang pada pemilu 2014 ini.

Karena menurut dia saat ini tingkat kepopoleran Jokowi sudah tidak terbendung lagi dikalangan masyarakat, dan masyarakat pasti melihat Jokowi adalah PDI-P, nah dari sanalah akan membuat PDI-P mendapat kepercayaan yang tidak terduga sebelumnya. Terlepas dari benar apa tidak nantinya menurut Badrul, Joko Widodo sebagai Capresnya PDI-P itu urusan belakangan sindirnya seraya tersenyum. (TIM).

Jumat, 20 Desember 2013

KPK TAHAN GUBERNUR BANTEN



MEDIA PUBLIK – JAKARTA. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi penanganan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi, Jumat 20 Desember 2013.
Wajah cantik Ratu Atut Chosiyah tampak pucat, matanya berkaca-kaca serta sambil menangis saat ke luar Gedung KPK dengan mengenakan baju tahanan warna orange sekitar pukul 16.45 WIB didampingi petugas KPK dan Kepolisian.
Atut langsung digiring petugas menuju mobil tahanan. Tapi belum sempat sampai ke dalam mobil, kericuhan terjadi. Atut sempat diberondong sejumlah pertanyaan oleh para wartawan, wajahnya pun terbentur kamera. Atut sempat ingin kembali ke dalam lobi tapi saat membalikan badan, wajahnya kembali terbentur badan petugas polisi yang mengawalnya.
Tanpa bertutur kata sedikitpun, Gubernur Banten ini didampingi petugas kepolisian langsung merangsek kerumunan wartawan menuju mobil tahanan. Sebanyak empat petugas kepolisian bersenjata lengkap sudah berada di dalam mobil tahanan yang membawa Atut ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia akan ditahan selama 20 hari pertama.
KPK menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka suap penanganan sengketa pemilukada Kabupaten Lebak di MK yang juga melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Selain Atut, KPK juga sudah menetapkan adiknya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan sebagai tersangka.
Ratu Atut diduga bersama Wawan menyuap Akil Mochtar dalam penanganan sengketa pemilukada Kabupaten Lebak yang ditangani Akil.  Di kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Atut dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
KPK juga telah sepakat menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2012. Namun KPK belum menerbitkan surat penyidikan untuk Atut di kasus ini. (TIM)

Minggu, 15 Desember 2013

21 Desa Di Kalteng Terima Penghargaan Sadar Hukum



MEDIA PUBLIK – PALANGKARAYA. Sebanyak 21 Desa dan Kelurahan di Kalimantan Tengah menerima penghargaan ‘Anubawa Sasana’ atau wilayah sadar hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Palangkaraya, Senin, mengemukakan,  penentuan desa dan kelurahan penerima penghargaan wilayah sadar hukum itu melalui proses yang panjang dan berbagai kriteria yang harus dipenuhi.

“Kami berharap 21 desa yang menerima anugerah sadar hukum dapat mempertahankannya. Jangan terlena karena mempertahankan lebih sulit diban­dingkan meraihnya,” ka­tanya.

Untuk meraih anugerah sadar hukum, katanya, desa/kelurahan harus memenuhi enam kriteria yakni pelunasan pembayaran PBB mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat pernikahan di bawah umur dan angka kriminalitas rendah.

Kemudian, lanjut menteri, kasus narkoba rendah, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan beberapa kriteria lain yang ditetapkan daerah. “Desa/kelurahan yang telah meraih anugerah sadar hukum juga akan dievaluasi setiap tahun dan langsung difasilitasi UNDP, sehingga kapan saja bisa dicabut,” kata dia.

Lebih lanjut Amir Syamsuddin mengatakan bahwa dengan diberikannya anugerah sadar hukum kepada 21 desa/kelurahan itu, kini provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai memiliki 49 desa sadar hukum.

Menteri minta Pemerintah Provinsi dan kabupa­ten/kota se-Kalimantan Tengah untuk lebih proaktif membantu masyarakat memperta­hankan penghargaan tersebut. “Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dan membuda­yakan hukum secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat”. (TIM)

PT PPA DI DUGA CEMARI SUNGAI ASAM-ASAM


MEDIA PUBLIK – TANAH LAUT. Hasil laporan masyarakat Asam-Asam dan di tindaklanjuti dengan investigasi LSM Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan “LEKEMKALIMANTAN”, bahwa PT PPA sebuah perusahaan kontraktor dari PT. Arutmin Indonesia diduga telah melakukan pencemaran limbah ke parit atau sungai di salah satu parit sekitar perkebunan masyarakat di wilayah Asam-Asam.
 
Salah seorang petinggi LSM LEKEM KALIMANTAN, Badrul Ain S Al Afif mengakui bahwa lembaganya menerima laporan dari masyarakat bahwa PT PPA sebuah perusahaan kontraktor dari PT Arutmin Indonesia diduga telah melakukan pencemaran limbah ke parit atau sungai sekitar perkebunan milik masyarakat di salah satu wilayah Asam-Asam, ujarnya via telepon Minggu, 15/12.

Menurutnya, laporan masyarakat tersebut sudah kami tindaklanjuti dengan melakukan investigasi kelapangan di sekitar wilayah tambang PT PPA. “Kami sudah terjun kelapangan di sekitar wilayah tambang PT PPA, khususnya daerah parit atau sungai yang diduga dicemari oleh perusahaan tersebut, perkiraan kami limbah ini merupakan sebuah limbah berjenis limbah Work Shop, karena sumber limbahnya berasal dari Settling Pond sebuah tempat pengolahan air dari tambang yang diduga milik PT PPA, dan air yang diduga masih mengandung limbah itu dibuang ke parit atau sungai kecil sehingga airnya mengaliri lahan perkebunan milik masyarakat sekitar, namun kami tidak bisa memastikan apakah limbah yang mengalir di parit tersebut hanya berasal dari perusahaan PT PPA atau perusahaan lainnya yang ada di sekitar parit atau sungai kecil itu? Untuk mengetahui kadar air tersebut kami sudah mengambil samplenya, mengenai hasilnya apakah terbukti parit atau sungai tersebut tercemar atau tidak atau perusahaan mana yang melakukan pencemaran itu mungkin kami membutuhkan waktu yang selektif”, ujar Badrul.

Lebih lanjut Badrul menjelaskan jika terbukti parit atau sungai tersebut tercemar maka itu ada sanksi pidananya, karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, terkecuali perusahaan tersebut bisa menormalisasi parit atau sungai itu sehingga benar-benar bisa dipastikan tidak tercemar lagi, katanya.

Dijelaskan bahwa, Tindak pidana yang dapat dikategorikan tindak pidana yang bersifat pelanggaran administratif, yaitu perbuatan yang secara ekspilisit dinyatakan dalam undang-undang, seperti perbuatan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dan perbuatan yang tidak dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa perizinan, seperti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin, perbuatan dumping limbah tanpa izin, dan melakukan usaha/kegiatan yang tidak dilengkapai dengan izin lingkungan, tegas Badrul.

Selanjutnya Badrul Ain memaparkan bahwa berbagai macam sanksi pidana nonkonvesional yang dianggap cocok buat suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan yang bersifat pelanggaran administrasi adalah, hukuman percobaan (probation), denda equitas (equity fine), pengalihan menjadi hukuman individu, hukuman tambahan, hukuman pelayanan masyarakat (community service) kewenangan yuridispihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham, ujar Alumnus Magister Hukum UNISMA Malang ini.

Senada dengan Sekretaris Jenderal Persatuan LSM Kalimantan Aspihani Ideris menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai salah satu dari lembaga kontrol berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ujarnya ketika di hubungi wartawan Media Publik via telepon 15/12.

Menurut Aspihani bahwa pencemaran lingkungan hidup berdasarkan ketentutan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu sendiri, ujarnya.

Apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, maka perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut di dalam hukum administrasi, oleh karena di dalam rumusan tindak pidana lingkungan, suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan-persyaratan administrasi, izin maupun kewajiban lainnya, ujar Aspihani.

Intinya menurut Aspihani Ideris kami akan mengkaji temuan ini dan siapapun perusahaannya tidak terkecuali PT PPA yang terbukti telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasti dikenakan sanksi, hal ini dijelaskan bahwa suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut di dalam hukum administrasi, namun tindak pidana lingkungan hidup ini ada sanksi pidanya, yaitu ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah, pungkasnya. (TIM)












Senin, 09 Desember 2013

METRO BORNEO NEWS



Tentang Kami Media Online 
METRO BORNEO NEWS

metroborneonews.com adalah Media Online atau Portal Beritadan Opini yang menyajikan informasi secaraKritis dan Cerdas, tersaji sebagai informasi yang bersifat kritis dan mencerdaskan anak bangsa. Kami terlahir dari pemikiran para aktivis-aktivis LSM Kalimantan yang berwawasan dan memiliki dedikasi tinggi serta punya pemikiran yang actual dalam menyajikan sebuah berita yang bermutu dan berkualitas, selain itu juga kami bertekad untuk menjadikan metroborneonews.com sebagai media online yang terdepan dan terbaik dalam penyajian sebuah berita di Kalimantan khususnya dan di Indonesia pada umumnya sebagai Portal Berita dan Opini, tentu saja dengan dukungan semua pembaca setia metroborneonews.com.

metroborneonews.com setiap minggunya dikunjungi dan dibaca oleh pengguna internet yang berasal dari dalam dan luar Kalimantan. Tren pengunjung situs kami setiap bulannya terus meningkat, Hal demikian dikarenakan kami selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan berita untuk publikasi baik itu dari sisi konten berita maupun kualitas teknologi.

metroborneonews.com diterbitkan oleh perusahaan komoditer CV. Metro Borneo,sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Bisnis Multimedia, Media Informasi dan Telekomunikasi.


Pembina/ Penasehat
Ø   Prof. DR. H. Mahfud MD, MH
Ø   Prof. DR (HC) H. Abidin HH
Ø   DR. Ir. Nadiyanto, M.Mfg
Ø   DR. Hj. Sulastini, M.Si
Ø   DR. H. Masdari Tasmin,SH, MH
Ø   Prof. DR. H. Hadin Muhjad, SH, MH
Ø   DR. MS. Shiddiq, M.Si
Ø   DR. Achmad Syahzali, M.Hum
Ø   DR. H. Gt. Abidinsyah, MM
Ø   Prof. Alfian Noor
Ø   Bunda Mona

Pemimpin Umum
1.       Adhi Surya Said, ST, MT, MH
2.       Badrul Ain S. Al Afif, S.HI, MS, MH
3.       Muhammad Suriani, SE

Pimpinan Redaksi
Aspihani Ideris, S.AP, SH, MH

Wakil Pimpinan Redaksi
1.     Syahrianto Ruslan, SE
2.     Syahminan (Abau)

Penasehat Hukum
TIM LBH LEKEM KALIMANTAN

Koordinator Liputan/ Reporter/ Koresponden/ Jurnalis
1.       Gusti Rizali Noor M.AP, Hilmi Hamsy SE, M Mahyuni SH, Anang Tony, M Hatim (Banjarmasin)
2.       Bahruddin (Barito Kuala)
3.       Supian Susanto, SH (Banjarbaru)
4.       Fahmi Anshari, Ahmad Yani (Tanah Laut)
5.       Fathurrahman, SH (Tanah Bumbu)
6.       Yuri M. Sudarno (Kotabaru)
7.       Muslim Fahmi De Musfa, Kastalani Ideris, Muhammad Abduh, Suhaimi SE (Banjar)
8.       Ahdiansyah (Tapin)
9.       Fathurrahman, MT (Hulu Sungai Selatan)
10.    Rosita (Hulu Sungai Tengah)
11.    Ahmad Fauzi, SP (Balangan)
12.    Syarif Zulkarnain(Tabalong)
13.    H Fajar Fahrudin, S.Kom, MH (Kalimantan Timur)
14.    Agus (Kalimantan Utara)
15.    Ismail Abdillah, Gaya Wijaya (Kalimantan Tengah)
16.    Maulana, Cornelius Pamungkas (Bandung, Jabar)
17.    Suparman (Bogor, Jabar)
18.    Joko Hambardin, Dahlia Bhahole, Antonius Purba, Ibu Sri (Jakarta)


Sekretaris Redaksi
Normilawati, SE

Desain & IT
1.       Cornelius Pamungkas
2.       Syahminan (Abau)

Desain Karikatur
Junaidi, ST

Marketing & Iklan Manager
1.    Darsiah, S.Th.i
2.    Hilmi Hamsy, SE

Redaksi metroborneonews.com mengundang kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan opini, ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, esai, features) berkaitan dengan reformasi hukum saat ini di Kalimantan Selatan pada khususnya dan seluruh Nusantara pada umumnya. Tulisan tersebut bisa di kirim via E-mail Redaksi metroborneonews.com. untuk selanjutnya akan dimuat di Website http://www.metroborneonews.com.
                               
Alamat Redaksi & Marketing
Jl. Gatot Subroto, Komp. Rama RT.25 No.121 Banjarmasin (Production Office)
Jl. S. Parman RT.24 No.1 A Banjarmasin Kalimantan Selatan (Legal Office)

Mobile : 082116726469 / 0811510440 / 08567839144 / 081349553099
Phone : (+62511) 7424014 / (+62511) 7422662 /(+62511) 6814774

E-mail Redaksi:
redaksi@metroborneonews.com
E-mail Iklan: iklan@metroborneonews.com


“Seluruh Jurnalis dan Crew metroborneonews.com dibekali dengan Kartu Pengenal dan Namanya tercantum di Box Redaksi”.