Jumat, 05 Desember 2014

17 POKET 4,74 GRAM SHABU DIMUSNAHKAN



MEDIA PUBLIK-KALTIM. Satuan Reserse Narkoba (Reskoba) Polres Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memusnahkan 17 poket shabu yang merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus penyalangunaan narkotika di daerah itu.

Kasubag Humas Polres Penajam Paser Utara Iptu Junaidi di Penajam, Kamis, mengatakan pemusnahan dilakukan dengan melarutkan shabu ke dalam air kemudian dibuang ke toilet. "Barang bukti yang berhasil disita sebanyak 18 poket shabu dengan berat kotor 4,74 gram namun yang dimusnahkan hanya 17 poket, sementara satu poket tidak akan diuji di labotarorium forensik di Surabaya, Jawa Timur," katanya.

Barang bukti yang dimusnahkan tersebut, kata Junaidi, merupakan hasil pengungkapan penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Suryani alias Ani binti Caco (38) serta Nopiansyah alias Aco bin Muni (23), keduanya warga Kelurahan Penajam dan Nahi (48) warga Kelurahan Nenang. "Penangkapan Ani dan Aco berlangsung pada 10 November 2014 sedangkan Nahi diringkus 1 Desember 2014. Nahi kami tangkap berdasarkan hasil pengembangan dan keterangan dari Ani dan Aco," ujar Junaidi.

Kepada polisi, Ani and Aco mengaku sabu sebanyak 18 poket tersebut, milik Nahi. "Jadi, Nahi berperan sebagai bandar yang menjual narkoba itu ke Ani, kemudian Aco berperan sebagai pengedar," katanya.

Berkas tersangka Ani dan Aco, kata dia, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, sedangkan tersangka Nahi masih dalam proses pemberkasan."Dalam waktu dekat, berkas Nahi juga akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara," ujar Junaidi.

Ia mengatakan Nahi merupakan salah satu bandar besar narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara karena dalam sepekan dapat menjual sabu hingga satu ons.

Pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di ruangan penyidik narkoba lantai II Mapolres Penajam Paser Utara tersebut, disaksikan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) serta Dokter Kesehatan (Dokes) serta ketiga tersangka.

Senin, 17 November 2014

KERANDA KALIMANTAN AUDENSI KE DPRD KOTA BANJARMASIN TERKAIT PERDA THM

MEDIA PUBLIK - BANJARMASIN. DPRD Banjarmasin kedatangan rombongan warga yang mengaku dari LSM Kerukunan Rakyat Nasional Daerah (KERANDA) KALIMANTAN. Mereka datang untuk mempersoalkan Perda No 19 Tahun 2011 tentang Usaha Penyelenggaran Kegiatan Hiburan dan Rekreasi di Banjarmasin.

    Dua hal yang mereka soroti dari Perda tersebut yaitu permasalahan jam operasional THM serta persoalan minuman keras yang beredar tanpa adanya rekomendasi izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Mereka menilai tak adanya pengawasan yang maksimal terhadap peredaran minuman beralkohol dan Narkotika serta jam tayang THM di Banjarmasin yang melebihi batas ketentuan dari Perda No 19 Tahun 2011. Selain itu, para penyampai aspirasi juga meminta revisi perda tersebut untuk memaksimalkan kekuatan hukum Perda itu sendiri.
     “Lihat saja aturan yang terdapat dalam Perda No 19 Tahun 2011 masih timpang dan wajib direvisi, denda maupun sanksi lainnya tidak diatur,” ujar Aspihani Ideris yang mewakili kelompok LSM KERANDA KALIMANTAN. Menurutnya, Perda tersebut tidak mengatur sanski bagi pelanggar dan harus disempurnakan dalam sebuah revisi guna mengoftimalkan penegakan Perda itu sendiri. Selain itu pihak Pemkot Banjarmasin juga harus serius bekerja dalam menjalankan penegakan Perdanya, jika mereka tidak menindak berarti bisa diduga kuat sudah kemasukan angin alias adanya kerjasama dengan para pengusaha THM itu sendiri. Lihat di THM di Banjarmasin sangat marak peredaran Narkotika, dan transaksinya ya di THM itu sendiri seperti di WC-WC THM itu juga bahkan jam tayangnya sudah jelas sering melanggar dari ketentuan yang diamanahkan oleh Perda. Bahkan sangat kasian korbannya masih banyak anak-anak dibawah umur, nah ini wajib jadi perhatian kita semua, ujar Aspihani. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Musaffa Zakir mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta melakukan revisi perda tanpa adanya koordinasi dengan pihak terkait.
    “Kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Masalah Perda harus dirembukan dengan SKPD terkait. Masalah direvisi atau tidaknya lihat nanti saja. Namun, aspirasi masyarakat kali ini tetap kami tampung,” ujarnya di gedung DPRD Banjarmasin, kemarin.
    Ia pun berjanji akan melakukan pengawasan terhadap SKPD terkait dengan maksimal. “Kami akan dorong Satpol PP untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan Perda tersebut secara maksimal. Biarkan Satpol PP yang bekerja, kami akan terus mengawasinya,” ujarnya.
    Sementara itu, perwakilan Satpol PP yang berhadir pada saat itu, Kepala Bidang Trantib Apiluddin Noor mengatakan, pihaknya siap bekerja lebih baik lagi. Ia pun memaklumi jika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. “Ini artinya kami dituntut untuk bekerja lebih baik lagi,” tandasnya.
    Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga Kota Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil menegaskan, berdasarkan Perda tersebut jam operasional THM paling lambat pukul 02.00 Wita. Sedangkan berdasarkan kesepakatan pengusaha dengan Pemerintah Kota Banjarmasin hingga pukul 03.00 Wita. “Kalau untuk mengamankan pelanggaram Perda mengenai jam operasional adalah Satpol PP. Untuk mengawasi peredaran miras itu tugasnya Disperindag,” ujarnya.
    Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, Ersya Zain mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi mengenai pelaku usaha yang belum mengurus perizinan. “Kami hanya memberikan rekomendasi saja dan sepengetahuan saya selama ini belum ada THM-THM yang minta rekomendasi peredaran Miras dari kami, jadi peredaran ataupun penjualan Miras di THM-THM Banjarmasin ini boleh dikatakan ellegal dan penindakan hukumnya bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian dan perizinannya tetap BP2TPM yang melaksanakan,” tandasnya.

Rabu, 22 Oktober 2014

Polisi Asal Tembak Tewaskan Warga Dayak Pegunungan Meratus



Mayat Nusri alias Inus di dalam mobil pick up




Tanah Bumbu Kalsel – Media Publik. Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang berdukacita atas meninggalnya Nusri alias Inus (35) pada hari Selasa (21 Oktober 2014), seorang warga adat Dayak Meratus, di Kalimantan Selatan. Nusri diduga terkena tembakan polisi saat mengambil kayu atau rotan dihutan pegunungan Meratus. “Saya turut berdukacita atas meninggalnya seorang warga adat Dayak dan juga sangat prihatin atas terlukanya tiga orang yang lain di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel,” kata Teras Narang, kepada wartawan di Palangkaraya via telepon,  (22/10).

Teras meminta aparatur Kepolisian Kalimantan Selatan untuk segera mengusut tuntas perkara itu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. "Selaku Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), saya minta kepada warga Dayak se-Kalimantan agar tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang akan memperkeruh suasana, biarkan para penegak hukum bekerja mengusut tuntas pelaku pembunuhan tersebut dan juga menuntut agar pihak perusahaan PT Kodeco Timber dan PT Jhonlin Bratama yang berada di wilayah kejadian itu bertanggung jawab terhadap peristiwa ini." tegas Teras kepada wartawan.

Menurut beberapa pemberitaan bahwa Inus meninggal terkena tembakan di bagian kepala dan perut saat mengambil kayu di hutan pada Selasa (21/10/2014) disaat bertepatan pihak Kepolisian dalam operasi penertiban penebangan kayu ilegal di Kecamatan Mentewei, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Operasi itu dilakukan oleh jajaran Polres Tanah Bumbu dengan melibatkan 35 personel. "Saya selaku Presiden MADN mendesak kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah hak adat, tanah adat, hutan adat, serta hak-hak adat di atas tanah adat sehingga menghindari konflik dan terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak," ujar Teras, yang juga Gubernur Kalimantan Tengah.

Hasil investigasi kelapangan dan informasi yang didapat bahwa telah terjadi Penembakan terhadap Warga MHA Malinau Loksado yang bernama Nusri (35 Tahun) sekitar Jam 22.00 wita tadi malam 21 Oktober 2014, ucap Ipriani Suleman Al Kaderi.

Menurut Ipriani Suleman Al Kaderi, Wakil Sekretaris Jenderal Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) ini bahwa meninggalnya Inus tersebut diakibatkan prilaku oleh beberapa anggota Brimob serta Anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang melakukan penembakan secara brutal dan membabi buta disaat Nusri alias Inus sepulang dari bekerja mengambil rotan di hutan pegunungan Meratus dan mayatnya baru di evakuasi sekitar jam 10:00 wita 22 Oktober 2014 . Ujarnya.

Informasi yang kami dapat pula bahwa pihak Kepolisian yang melakukan penembakan terhadap Inus dan kawan-kawan tersebut secara membabi buta dalam jarak kurang dari 30 meter dan tanpa alasan yang jelas disaat warga Dayak ini pulang bekerja mencari rotan di hutan pegunungan Meratus, serta diduga kuat para aparat yang menembaki Inus dan kawan-kawan ini membekingi Perusahaan PT Kodeco Timber dan PT Jhonlin Bratama, ucap Ipri.

“Disaat para warga Dayak pegunungan Meratus pulang dari kerja mencari rotan di hutan pegunungan Meratus tiba-tiba mereka dalam perjalanan dihadang oleh lebih dari tiga puluh anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu bersenjata api laras panjang dan tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu puluhan anggota Polisi tersebut langsung membrondung tembakan membabi buta kearah Nusri dan kawan-kawan, dan pada akhirnya Nusri terkena tembakan mengakibatkan dirinya tewas seketika”.

Lebih lanjut Ipriani menuturkan bahwa diantara sekitar sepuluh warga Dayak Meratus yang berada di dalam mobil pick up tersebut Nusrilah yang terkena tembakan dibagian Kepala dan Perut sehingga Korban Meninggal Dunia. Ketika itu Nusri yang membawa mobil tersebut dan tempat kejadian perkara berada diwilayah Desa Batu Raya, Kecamatan Mentewi, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Tegas Aktivis berambut gondrong ini. 

Kejadian pembunuhan masyarakat adat ini berpotensi terus terulang, terlebih hingga kini belum ada payung hukum setingkat Undang Undang (UU) yang memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah dan DPR periode 2009-2014 telah gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) menjadi UU dan mudah-mudahan payung hukum tersebut bisa disahkan oleh DPR RI di tahun 2015 ini, ujar Ipri.

Kita sangat berharap pihak berwajib menuntaskan kasus ini dan jangan sampai menanganannya tajam kebawah tumpul keatas agar hukum tidak pandang bulu dan benar-benar ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini siapapun pelaku dan actor intelektualnya wajib diadili agar keadilan benar-benar ditegakkan di bumi Borneo ini, ucap Ipriani dengan nada keras kepada wartawan Media Publik.

Senada dengan Wakil Sekjen LEKEM KALIMANTAN, Fauzi Noor yang merupakan Direktur Koalisi Lintas LSM Kalimantan Selatan menegaskan bahwa tindakan semena-mena oknum Polisi Tanah Bumbu ini merupakan sebuah presiden buruk bagi penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayumi masyarakat, bukan sebaliknya memusuhi masyarakat, ucapnya.

Meninggalnya seorang warga Dayak ini merupakan tindakan yang jelas-jelas sangat mencederai institusi Kepolisian itu sendiri dan para oknum yang melakukan menembakan ini harus benar-benar diadili seadil-adilnya dan harus lepas baju dari kedinasan instansi Kepolisian itu sendiri, jika ingin Polisi di CAP sebagai institusi mengayumi dan melindungi masyarakat, pungkas Fauzi Noor. (TIM)

Minggu, 05 Oktober 2014

KHUTBAH IMAM BESAR KATOLIK GEMPARKAN DUNIA



MEDIA PUBLIK - MOSKOW. Seorang Imam Besar Katolik Ortodoks, Dmitri Smirnov, menyampaikan sebuah khutbah gereja yang menggemparkan di depan ratusan jemaatnya. Dia mengatakan masa depan Negara Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Berikut ini petikan ceramah keagamaannya ketika menyampaikan sebuah khutbah kepada ratusan jemaatnya disebuah gereja terbesar di Moskow:

Kalian lihat, ketika umat Islam merayakan hari besar keagamaannya, tidak satu pun orang yang berani melewati mereka, karena di seluruh dunia di masjid-masjid dan jalan-jalan kota di padati jutaan ribu umat Islam yang sedang bersujud kepada Tuhannya.

Saksikanlah, barisan jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur, rapih berjejer dan mengikuti shaf mereka masing-masing, dan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus di perintah oleh siapapun.

Lalu dimana kalian bisa melihat pemeluk Kristen seluruh dunia, bisa beribadah bersama dengan teratur seperti umat Muslim? Dan hal itu tidak ada dalam Kristen, kalian tidak akan pernah melihatnya.

Lihatlah mereka, orang Muslim kerap membantu dengan sukarela tanpa berharap imbalan, tapi pemeluk Kristen malah sebaliknya selalu meminta imbalan dalam berbuat.

Kalian tanyakan pada wanita tua itu (sambil menunjuk wanita yang lumpuh yang berada di gerejanya). Menurut wanita tua itu, seorang pengemudi Muslim sering menyediakan jasa transportasinya untuk mengantarnya ke gereja di Moskow.

Dan setiap wanita tua itu ingin memberinya upah, tapi pengemudi Muslim selalu menolaknya dengan alasan bahwa Islam sangat melarang mengambil upah pada wanita lansia, jompo, kaum dhuafa dan anak-anak yatim di berbagai panti dan yayasan.

Dengarkanlah persaksiannya, padahal wanita tua itu bukan ibu atau kerabatnya, tapi pengemudi Muslim mengatakan dalam Islam wajib menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang tua yang lemah dan tak berdaya tersebut.

Keikhlasan pribadi pengemudi Muslim tersebut tidak ada ditemukan dalam pemeluk Kristen yang mengajarkan kasih selama ini, tapi pengemudi Kristen bisa tanpa belas kasih meminta upah atas jasa transportasinya pada wanita tua itu. Dia mengatakan layak mendapat upah karena itu adalah profesinya sebagai jasa transportasinya.

Seorang Muslim justru lebih dekat dengan Sang Mesiah, tapi orang Kristen hanya ingin uang dan uang. Apakah kalian tidak merasakan?

Bagaimana dalam prosesi penebusan dosa, siapa saja harus membayar kepada pendetamu disaat penebusan dosa, entah itu miskin atau manula, wajib memaharkannya sebagai ritual pengampunan dosa.

Saksikan juga, seorang Muslim tidak tertarik untuk mengambil upah pada orang-orang lansia. Mereka begitu ikhlas dengan sukarela membawakan barang-barang serta belanjaan wanita tua itu. Sampai sang wanita tua itu hendak berdoa ke gereja, sang pengemudi Muslim tetap setia antar jemput wanita tua itu.

Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi milik mayoritas pemeluk agama Islam dan negeri ini kelak akan menjadi milik Islam. Kalian lihat pribadi yang berbudi luhur dan santun, mampu membuat dunia tercengang, ternyata akhlak Muslim lebih mulia daripada jemaat Kristen.

Kalian mendengar bahwa Islam dituduhkan oleh kaum Kristen sebagai agama teroris, tapi itu hanya isu belaka yang pada kenyataannya umat Islam lebih mengedepankan tata krama serta kesopanan.

Walau mereka di fitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah mu`allaf di Eropa dan Rusia makin ramai berdatangan ke tempat ibadah orang Muslim untuk memeluk agama Islam, karena para mu`allaf tahu betul bahwa agama Islam tidak sekejam yang dunia tuduhkan kepada mereka.

Sekarang dan selamanya, masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam. Di masa depan adalah kembalinya kejayaan Islam. Coba anda lihat populasi Muslim di Rusia, telah berjumlah 23 juta dan pemeluk Kristen mengalami penurunan menjadi 18 juta, lalu sisa yang lainnya masih tetap komunis.

Ini sebuah fakta bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia. Di utara bekas pecahan negara Uni Soviet sudah mayoritas Muslim yaitu Republik Chechnya, Tarjikistan, Kajakhstan, Uzbeckistan dan Dagestan. Lalu umat Islam telah menjamah di kota-kota besar Rusia termasuk Moskow.

Akhirnya Imam Besar mengakhiri khutbahnya dan turun ke mimbarnya dengan mata yang berair, di mana para jemaatnya masih terpaku dan haru, tidak menyangka seorang Imam Besar Katolik bisa mengagungkan orang Muslim. 

Sebagian jemaat ada yang menangis melihat cara ajaran Islam, ternyata berbudi luhur dan tidak layak di sebut “teroris”. (TIM)

Senin, 07 Juli 2014

PT. BORNEO INDOBARA ( BIB ) SEROBOT LAHAN MASYARAKAT SEBAMBAN BARU



BERITA MEDIA PUBLIK_TANAH BUMBU. PT. Borneo Indobara (BIB) yang merupakan anak perusahan PT. Sinar Mas Group yang bergerak dibidang pertambangan batubara melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, menggarap dan melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin pemilik hak atas tanah di atasnya.

Menurut Derektur Eksekutif LEKEM Kalimantan, Aspihani Ideris, S.AP, SH, MH menuturkan hasil investigasi Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) beberapa yang lalu ke lapangan bahwa benar sekali H.Rustam adalah salah satu warga masyarakat Sebamban Baru, pemilik hak atas tanah yang lahan miliknya seluas 500Ha diserobot dan digarap oleh PT. Borneo Indobara (BIB) tanpa ijin.

Informasi yang kami dapat bahwa kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh PT. Borneo Indobara (BIB) ini telah berlangsung selama enam bulan lebih, hanya negosiasi dan perundingan belaka yang didapat tanpa ada penyelesaian yang berarti, sedangkan aktifitas produksi tambang batubara tetap keluar, tanah warga hancur, hak masyarakat diabaikan dan ini sama dengan perampasan terorganisir, ”Kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT.Borneo Indobara (BIB) didalam konsensi PKP2B PT. BIB sendiri, dan sangat jelas lahan tersebut milik H. Rustam”, ujarnya.

Selain itupula kami sangat mempertanyakan keterlibatan aparat TNI atau oknum Militer dalam hal ini juga harus menjadi perhatian serius dan perlu dipertanyakan, bicara sebagai pengamanan sah-sah aja tapi dalam batas kewajaran, mereka juga harus tahu fungsi dan tugas mereka sebenarnya, kalo mereka melindungi perusahan untuk berbuat kejahatan dan menindas rakyat, itu sangat tidak dibenarkan, karena kita tahu semua tugas dari TNI itu mengamankan Negara bukan pengamankan perusahaan dan semua ada aturan dan juknis serta prosedur nya tidak sembarangan, sangat aneh dan ajaib sekali kalau ternyata militer menjadi “SATPAM” mengawal orang sipil dan usaha bisnis swasta, dan jelas sekali indikasinya ada semacam komando dan relasi kerja”, pungkas Advokad muda ini.

H. Rustam ketika ditemui dirumahnya menyampaikan dan membenarkan atas kejadian yang terjadi selama ini yang dilakukan PT.BIB terhadap hak milik atas tanah lahannya,” PT.BIB telah mengerjakan lahan saya pa, dan mereka tahu, mereka mau membuang disposal saja minta ijin saya,giliran garap tanah saya dan sudah berproduksi batubara nya tidak mengeluarkan hak saya, itu kan sama juga maling, bahkan kurang lebih 4.000 batang pohon Kelapa Sawit yang saya tanam sendiri dilahan saya habis digusur dan dirobohkan tanpa ganti rugi, tapi hanya janji janji belaka”.

Lebih lanjut H Rustam menjelaskan”Ini pa, dasar pengelolaan hak milik atas tanah tersebut, saya mengelola dan menggarap tanah tersebut sebelum HPH Jayanti dan saya merasa sangat aneh saat ini berubah menjadi HPH Hutan Rindang Banua (HRB)”, seraya memperlihatkan beberapa dukument lama yang dimilikinya kepada beberapa wartawan.

Dijelaskannya juga bahwa beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 26 Maret 2014 saya pernah mendatangi kantor PT. Borneo Indobara (BIB) di Angsana dan disana saya ditemui oleh legal PT. Borneo Indobara (BIB) saudara Anton, chips keamanan dan security Altisto, Letda Baisori dari TNI-AD Yonif Rindam 621 Barabai, setelah itu juga mereka ke rumah saya pa sekitar bulan Mei dan bulan Juni dengan tujuan kata mereka mau bersilaturrahmi dan menyelesaikan masalah lahan milik saya yang digarap oleh PT. Borneo Indobara (BIB), dalam pertemuan tersebut mereka sudah menawar harga royalti dan ganti rugi pohon sawit yang sudah dirobohkan, tapi jujur sampai hari ini dan detik ini tidak ada tindak lanjutnya, melaikan hanya janji palsu. (Fathur)