Kamis, 16 Juni 2016

ANGGOTA DPRD BANJAR ANCAM PAMBAKAL

MEDIA PUBLIK - MARTAPURA. Forum Komunikasi Cisuran yang terdiri dari Desa Cindai Alus, Sungai Sipai dan Tungkaran siap melaporkan oknum Anggota DPRD Kabupaten Banjar ke Dewan Kehormatan yang dinilai kebablasan serta main ancam. Padahal, awalnya, pambakal berniat ingin menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat mencari solusi tentang perizinan dokumen bangunan di kawasan yang masuk status Minapolitan.


Dijelaskannya bahwa awalnya, kami berniat menyampaikan aspirasi saja, karena kesulitan mengurus perizinan dokumen bangunan, kami sadar kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan, ujar Aliansyah
“Kemarin di Martapura jelas Ali, bahwa tentang masalah itu berawal saat ada usulan revisi yang diajukan tiga desa tersebut pada DPRD Kabupaten Banjar mengenai kawasan Minapolitan yang sudah ditetapkan beberapa tahun sebelumnya”. 

Niat lurus itu berbuntut main ancam. Pasalnya, setelah menyampaikan usulan tersebut, Kepala Desa Tungkaran Samlani ditelepon M Fadli Anggota DPRD Kabupaten Banjar dan meminta agar jangan ikut-ikutan demo mengenai usulan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalimat yang disampaikan sangat tidak layak bagi Anggota DPRD yang terhormat karena selalu bernada ancaman. 

“Kalau tidak maka usulan dan revisi tersebut akan dibekukan dan serta membatalkan semua usulan yang sudah disampaikan kepala desa. Dia juga menyampaikan kalau dia disuruh Bupati Kabupaten Banjar (H Khalilurrahman),” Kata Aliansyah menirukan kalimat M Fadli. 

Tugas legislatif, sejatinya menampung aspirasi masyarakat bukan malah mementalkan usulan yang disampaikan warga desa. Apa salah, kata Aliansyah lagi, sebagai anggota DRPD ikut aktif menampung aspirasi masyarakat dan mengakomodir dari masyarakat yang diwakilinya, bukan malah sebaliknya dengan memangkas aspirasi yang disampaikan masyarakat. 

“Jika semua aspirasi masyarakat tidak ditanggapi, Kami menyiapkan aksi demo damai agar aspirasi kami didengar,” kata Aliansyah. 

Sedangkan M Fadli membantah bila dia berniat main ancam apalagi ingin membatalkan semua aspirasi yang disampaikan. Dia minta tidak salah sangka dan berharap warga tidak demo. Awalnya, ia  berniat membekukan semua aspirasi itu bila masyarakat tetap ingin mendemo. Fadli juga memastikan, semua hanya salah paham dan tidak ada niat main ancam.

 Ia juga menyanggah, kalau dirinya menyampaikan itu atas nama Bupati Banjar, Fadli mengungkapkan dirinya memang sempat dipanggil Bupati Banjar H Khalilurrahman dan membicarakan mengenai masalah tersebut. Anggota DPRD dari Partai Nasdem itu memang mengakui telah menelepon Kepala Desa Tungkaran untuk meluruskan dan menyamakan persepsi tentang revisi RDTR tersebut.

Semua permintaan masyarakat,, ujarnya mengenai revisi tersebut sudah diakomodir. Proses RDTR cukup panjang mulai dari paripurna di DRPD Kabupaten, DPRD Provinsi sampai dengan pusat lalu kemudian dikembalikan lagi di daerah.”Kalau semua aspirasi mereka sudah diakomodir dan dikerjakan, kenapa harus ada demo. Kan kalau ada demo berarti ada komunikasi yang macet tapi selama ini komunikasi tetap lancar sehingga tidak perlu lagi demo,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah percontohan pengembangan kawasan minapolitan di Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi kawasan itu berada di Desa Cindai Alus, Desa Tungkaran, Desa Sei Sipai, Desa Sei Rangas Hambuku, Desa Sei Batang ilir, Desa Penggalaman, dan Desa Tungkaran dan di plot sebagai kawasan inti minapolis., jelasnya.

Selanjutnya tegas Aliansyah bahwa sedangkan Martapura Barat, Sinar Pejambuan, dan Sungai Tabuk sebagai kawasan penyangga atau hinterland. Komoditas unggulan kawasan itu adalah patin, mas dan nila. Pendampingan teknologi di kawasan minapolitan Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh BBAT Mandiangin.  Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan  Bupati Nomor 241 TAHUN 2008 dan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 252 TAHUN 2008. (TIM)

Rabu, 25 Mei 2016

WARGA SUNGAS RANGAS HAMBUKU TEWAS DITANGAN PENCURI





BERITA MEDIA PUBLIK - MARTAPURA. Salah seorang warga di Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan seketika geger menyusul tewasnya Safuani (57), ditangan seorang pencuri yang menyatroni warung minum miliknya, Rabu (25/5/2016) dinihari.


Warga RT 1 Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat itu tewas dengan sedikitnya sembilan mata luka di tubuhnya.

Istri korban, Jamiah terlihat shock menyaksikan suaminya sudah tidak bernyawa. Dia tidak menyangka suaminya, mengalami peristiwa yang menewaskannya pagi itu.

"Almarhum bermaksud mau ke Banjarmasin. Tetapi, saat lewat warung menyaksikan pintu terbuka. Beliau singgah, ternyata ada maling di dalam warung tersebut," ungkap Jamiah Istri korban. (GT)

Pemprov dan DPRD Kalsel Tunda Bahas Pulau Larilarian




MEDIA PUBLIK - BANJARMASIN- Sengketa pengelolaan sumber daya alam di Pulau Larilarian terus bergulir. Bahkan Pemprov Kalsel secara serius membahas persoalan tersebut dengan melibatkan semua komisi yang ada di DPRD Kalsel.

Bahkan setelah rapat digelar selama tiga jam, pembahasan persoalan itu mendadak dihentikan. Pasalnya banyak informasi yang masuk dan berkembang terkait sumber daya alam yang ada di pulau tersebut.

"Perjanjian kerjasama nanti ujung-ujungnya hanya membayar Point of Interest (PI), dengan kondisi usaha migas seperti saat ini. Dan hal itu sangat tidak menguntungkan. Ini kan uang rakyat, kita harus berpikir 5 kali kalau ujungnya merugikan," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel, Surinto.

Lebih lanjut dia mengatakan, perjanjian kerjasama tersebut nantinya hanya menyangkut soal MoU. Menurut politisi asal PKS ini, pemprov tidak perlu dengan pihak lain (Sulbar) dalam mengelola.

“Yakni cukup mengambil bagiannya saja. Berhubung situasi migas masih melemah, otomatis penggarapannya lebih baik ditunda. Karena sesuai Permendagri nomor 53, pulau itu jelas-jelas masuk wilayah Kalsel,” tegasnya.

Ditegaskanya, selamanya pengeboran di luar 12 mil, selamanya ini pula Kalsel tidak akan dapat dana bagi hasil. Mengingat Titik bornya diluar 12 mil. "Kita hanya hak PI, 10 persen dari biaya investasi," terang Surinto.

Sebelumnya Dikabarkan surat pemprov yang ditujukan ke pertamina ditolak. Namun Sekertariat Daerah membantah kalau pertamina menolak.

"Bukan menolak, tapi masih perlu disesuaikan harganya dengan harga kondisi terkini. Kan menyesuaikan juga dengan harga minyak dunia," kata Sekda Prov Kalsel, HM Arsyadi. (GT)

LSM AJAK MINTA KEJARI MARTAPURA PROSES TEGAS DUGAAN KORUPSI DI KPU BANJAR



MEDIA PUBLIK - MARTAPURA.  Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Jaringan Anak Kalimantan yang disingkat AJAK meminta agar proses penyelidikan kasus korupsi di KPU Kabupaten Banjar tetap dijalurnya,dan jika hanya berjalan ditempat mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa di Kejati Kalsel.
Proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di KPU Kabupaten Banjar  yang dilakukan Kejaksaan Negeri  Martapura berawal dari kunjungan kerja atau studi banding KPU ke Praya,Kabupaten Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat yang membawa rombongan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 16 Kecamatan se- Kabupaten Banjar, Senin (4/4/2016).

Studi Banding ini dinilai sebagian pihak cukup ganjil,sebab pelaksanaan Pilkada Serentak sudah berakhir dan pasangan Bupati dan dan Wakil Bupati terpilih sudah dilantik. Hal tersebut kemudian menjadi pemberitaan sejumlah media didaerah ini,baik cetak maupun elektronik.
Kejaksaan Negeri Martapura terus menelisik dugaan korupsi yang terjadi di KPU Kabupaten Banjar,dan telah memintai keterangan sejumlah saksi,diantaranya Bendahara dan Sekretaris KPU,biro perjalanan ,serta pejabat di PPKAD Kabupaten Banjar. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Martapura,tetapi mereka berjanji akan menggelar jumpa pers terkait kasus yang sedang ditangani pada Jumat,27 Mei 2015.

Kasus dugaan korupsi di KPU Kabupaten Banjar tidak hanya kali ini terjadi,tetapi juga terjadi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 yang lalu,yakni kasus pengadaan Alat Tulis dan Kantor (ATK), dan diproses oleh Polres Banjar dan selanjutnya sampai ke Polda Kalsel. Tetapi pada kasus pengadaan ATK tersebut,akhirnya tenggelam dan tidak ada kejelasan tentang kelanjutannya.

Belajar dari kasus dugaan Korupsi pengadaan ATK tersebut sejumlah aktivis dari LSM Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) mengaku sangat prihatin dengan penanganan kasus korupsi di Bumi Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan. Untuk itu Ketua Umum AJAK Aspihani Ideris S.AP,SH,MH mengatakan pihaknya mendesak agar penanganan kasus dugaan korupsi di KPU Kabupaten Banjar supaya berjalan sesuai prosedur hukum dan tidak ada yang ditutup- tutupi, transparan serta tetap dilanjutkan.

"Kalau proses hukum tidak berjalan atau hanya jalan ditempat saja,maka kami akan melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan," tegasnya,Selasa (24/5/2016).

Selanjutnya AspihanI Ideris mengungkapkan,bahwa LSM di Kalimantan Selatan terus melakukan pengawasan terhadap proses hukum di lembaga penegak hukum didaerah ini dan diharapkan supremasi hukum tetap berjalan. Menurutnya jangan sampai dalam penegakan hukum ada tebang pilih atau pilih bulu,sehingga tajam kebawah tetai tumpul keatas. (ABAU)

Senin, 23 Mei 2016

PELAJAR SMP DICABULI 3 LAKI-LAKI

MEDIA PUBLIK - SUKAMARA. Setelah dicekoki minuman keras, pelajar SMPN 3 Sukamara, SJ (14) dicabuli tiga orang laki-laki, dua di antaranya masih duduk di bangku sekolah SLTA, di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pangeran Sukarma, Rt. 014 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

Kasus pencabulan tersebut terjadi 15 Mei 2016, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan milik Jodi.

“Awalnya diajak minum-minum keras oleh Ralif (24), DT (16) dan IW (16) sehingga korban merasa pusing, kemudian saat itu DT membawa handpone korban ke dalam kamar, sehingga korban ikut dengan maksud untuk tidur,” kata Kapolres Sukamara, AKBP Rade Mangaraja Sinambela, Senin (23/5/2016).

Setelah itu disusul IW masuk kamar. Korban diajak DT dan IW melakukan persetubuhan. Ralif mengintip perbuatan rekannya dari lubang dinding kamar barakan tersebut. Setelah melihat perbuatan rekannya, Ralif  masuk kamar tersebut sambil membuka bajunya, sehingga DT dan IW keluar kamar dan disusul korban. Namun saat ingin keluar korban dicegat oleh Ralif dan didorong hingga korban terbaring dan Ralif menutup pintu.

Selain itupula pelaku langsung mendekati korban dan mengajak korban berhubungan badan, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh korban dan korban lansung lari keluar kamar.

Rade menambahkan saat ini kasus pencabulan yang menimpa pelajar SMP tersebut masih ditangani oleh pihak Polres Sukamara, sedangkan untuk ketiga pelaku telah berhasil diamankan beserta beberapa barang bukti. Pelaku yang dibawah umur tetap akan kami proses sesuai dengan peraturan per UU yang berlaku. Pelaku dikenakan Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHPidana (GT)

Jumat, 13 Mei 2016

AYAH CABULI PUTRINYA SENDIRI

MEDIA PUBLIK - PONTIANAK. inisial anak perempuan berusia 14 tahun tersebut. Bocah yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar ini diduga mengalami pencabulan ayah kandungnya di sebuah rumah kontrakan di Dusun Parit Mayor, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Bocah putus sekolah itu tak berdaya. Ia diancam terus-menerus dengan sebuah gerjaji jika niat sang ayah tak dituruti.

"Telah diamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa 10 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 WIB," ucap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawesean di kantornya, Jumat (13/5/2016).

Sang ayah memaksa korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan ancaman. "Sebanyak satu kali terhadap anak kandungnya berinisial CF. Umur 14 tahun. Atas kejadian tersebut dilaporkan ke Mapolresta Pontianak," ujar Andi.

Menurut Andi, polisi mendapat laporan dari N, bibi korban. N melaporkan adanya pencabulan terhadap anak kandung yang masih di bawah umur. Berbekal laporan itulah, polisi kemudian memburu pria berinisial Kem.

Ternyata, pria berusia 35 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai sopir tersebut berada di rumah abang iparnya di dusun yang sama. "Kemudian pelaku diamankan. Dan dibawa ke Mapolresta Pontianak guna pengusutan lebih lanjut," kata Andi.

Kronologis Pencabulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, menurut Andi, Kem mengaku telah mencabuli anak kandungnya. "Pada saat itu pelaku dan korban sedang membersihkan lantai rumah kontrakan di dapur," tutur Andi.

Selanjutnya, Kem memegang tangan kanan korban. "Namun korban tidak mau, kemudian pelaku mengancam dengan gergaji yang pada saat itu ada di samping pelaku dan menampar korban sebanyak dua kali di bagian pipi kiri dan kanan," kata Andi menambahkan.

Nafsu syahwat Kem kian menggelegak. Ia kemudian mencium bibir sang anak sebanyak dua kali. Tak hanya itu, menurut Andi, Kem berbuat lebih jauh dengan meraba tubuh dan membuka celana dalam korban. Kem bahkan memaksa anak kandungnya berhubungan intim layaknya pasangan suami istri.

Andi mengungkapkan pula, korban telah menjalani visum untuk kepentingan pengusutan kasus pencabulan terhadap anak tersebut. (GT)

Selasa, 10 Mei 2016

PERWAKILAN LSM KALIMANTAN LAKSANAKAN PERTEMUAN DENGAN ESDM DAN PLN PUSAT

BERITA MEDIA PUBLIK - JAKARTA. Perwakilan LSM-LSM Kalimantan, Persatuan LSM Kalimantan, Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Koalisi Lintas LSM Kalsel dan LSM Lembaga Pemerhati Masyarakat (LEMPEMA) yang kesemuanya dibawah koordinator Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) menepati janjinya diketika melakukan AKSI DEMO besar-besaran di halaman kantor PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarbaru (Rabu 13 April 2016) akhirnya mendatangi Kementerian ESDM di Jakarta dan meminta adanya langkah nyata dari pemerintah dalam mengatasi kekurangan listrik yang menyebabkan sering terjadinya Pemadaman di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Senin, 9 Mei 2016).

Sejak kemaren Lembaga Swadaya Masyarakat yang dimotori oleh Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN Pusat di Jakarta. Kedatangan mereka ini diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Agus Bakgianto bersama jajaran manager.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang upaya meningkatkan pasokan energi listrik di Kalimantan Selatan dan Tengah untuk mengatasi seringnya terjadi pemadaman bergilir akibat kekurangan daya listrik untuk jutaan pelanggan di dua Provinsi tersebut.

"Ini merupakan usaha dan perjuangan serta kewajiban kita sebagai aktivis untuk mendesak Pemerintah dan PLN memberikan pelayanan yang lebih baik bagi rakyat di Kalimatan Selatan dan Kalimantan Tengah, khususnya masalah ketersediaan energi listrik," kata Ketua Umum Aliansi Jaringan Anak Kalimantan "AJAK", Aspihani Ideris, Selasa (10/5/2016) kepada wartawan Media Publik.

“Jika para wakil borneo tidak peduli masalah kelistrikan di Kalsel, maka kitalah sebagai aktivis berkewajiban memperjuangkannya dan seharusnya yang paling berkewajiban memperjuangkan Melawan KADAP ini pihak Legeslatif Pusat seperti anggota DPD RI dan DPR RI wakil dari Kalsel, namun mereka terkesan malu-malu berjuang untuk warga BANUA ini", ujar aktivis yang gentol mendemo ini.

Menurutnya Pihak dari Kementerian ESDM bersedia memperbaiki ketersediaan energi listrik di Kalimantan Selatan dan Tengah diantaranya dengan segera segera mengoperasikan Pembangkit listrik yang telah dibangun di Pulang Pisau dan Bangkanai (Muara Tewe) serta perbaikan PLTU Asam Asam.

"Kami meminta pembangkit listrik yang masih dalam proses pembangunan di Pulang Pisau dan Bangkanai (Muara Tewe) Kalteng harus selesai pada September 2016 ini dan sesegeranya serah terima ke pihak PLN agar kelistrikan kita jangan sering Mati lagi." ujar Alumnus Magister Hukum UNISMA ini.

Perbaikan pasokan dan ketersedian energi listrik tersebut jelas Aspihani Ideris diharapkan tidak lagi menimbulkan pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dan terlebih lagi dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan (bulan Puasa), karena di bulan Ramadhan tersebut ummat Muslim sedang melakukan ibadah puasa serta ibadah-ibadah keagamaan lainnya, terutama dimalam harinya, ujarnya.
Senada dengan Fahmi Anshari Direktur PERSATUAN LSM KALIMANTAN, mengatakan bahwa pihak PLN perlunya pembenahan kelistrikan di Kalsel agar tidak terjadi lagi byarpet (pemadaman), ujarnya.

Menurut Fahmi Anshari bahwa kami sudah mengirimkan surat ke Presiden RI yang isinya berkaitan agar kelistrikan di Kalsel-Teng benar-benar bisa berjalan dengan maksimal, pungkasnya.

Ditegaskannya bahwa jika pihak kementerian ESDM dan PLN tidak menepati janjinya untuk datang ke Banjarmasin guna membuat suatu pernyataan tertulis sebagai bentuk pertanggung jawaban ke publik, maka kami akan melakukan penekanan kembali, karena ini merupakan janji moral instansi publik pihak Kementerian ESDM dan PLN mau datang ke Banjarmasin dan membuat satu pernyataan kepada publik untuk tidak lagi byarpet, tutupnya.

Direktur Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) Ahmad Yani juga menegaskan dalam pertemuan antara pihak LSM Kalsel dan Kementerian ESDM dan PLN Pusat, bahwa pihaknya telah meminta secara tertulis agar Kelistrikan di Kalsel-Teng kepada pihak PLN Pusat dan Kementerian ESDM tidak melakukan sering pamadaman lagi, terkecuali yang bersifat emergency.

Jikalau ternyata pernyataan tertulis itu tidak bisa dilaksanakan, maka kami meminta pihak PLN menyampaikannya secara langsung ke masyarakat Banua lewat media publik sebagai bentuk tanggung jawab moral perjuangan kawan-kawan aktivis Kalimantan terhadap masyarakat banua, kata Ahmad Yani dengan nada keras ketika dihubungi via telpon oleh awak media ini.

Senada dengan Fahmi Anshari ditegaskannya bahwa kami sudah mendapatkan jawaban secara tegas dan positif oleh pihak Kementerian ESDM dan PLN bahwa mereka akan datang di akhir Mei 2016 mendatang. "Mereka datang dalam bentuk kegiatan seminar yang juga mudah-mudahan dihadiri stakeholder di Kalsel maupun dari Kalteng, karena disana mereka akan memberikan semua jawaban tentang kelistrikan di banua," ujar Direktur LEKEM Kalimantan ini.

Direktur Eksekutif Koalisi Lintas LSM Kalsel Fauzi Noor juga menambahkan dan membeberkan hasil dalam pertemuan pihaknya di Kementerian ESDM kemaren (9/5) bahwa kami berharap pihak Kementerian ESDM dan PLN membuat pernyataan secara tertulis agar kelistrikan di Kalsel-Teng benar-benar ada jaminan dalam waktu secepatnya tidak byarpet lagi, apa bila pernyataan secara tertulis tidak bisa di lakukan secara langsung, maka kami meminta pihak PLN mengadakan seminar tentang Kelistrikan dengan menghadirkan Nara Sumber DIRUT PLN (Persero) dan Menteri ESDM RI serta mengundang semua tekholder Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif dan lain-lainnya di Kalsel, yang mana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu paling tidak di minggu keempat dibulan Mei 2016 atau diminggu pertama dibulan Juni 2016 ini, dan ini diresfon positif oleh pihak ESDM dan PLN, ujarnya.

Menurut Fauzi kegiatan ini supaya bentuk perjuangan kawan-kawan aktivis LSM di Kalsel terlihat nyata, karena disaat Seminar itu dilaksanakan maka masyarakat bisa mempertanyatakan semua permasalahan kelistrikan dan juga untuk memperjelas tentang kelistrikan di Kalsel. Tegasnya.

Menurut Fauzi lanjutnya, hasil dari pertemuan antara para perwakilan LSM di banua yang hadir disaat itu dengan pihak kementerian ESDM dan PLN, Insya Allah di bulan puasa listrik tidak padam lagi, terkecuali yang bersifat emergence, dan bisa dipastikan di September 2016 listrik akan berjalan normal seperti yang ditunggu-tunggu masyarakat banua, bebernya.

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan mengungkapkan didepan kawan-kawan perwakilan LSM-LSM Kalimantan, sering terjadinya pemadaman aliran listrik secara bergilir di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah disebabkan karena kerusakan beberapa pembangkit listrik, dan perbaikannya akan selesai dalam waktu dekat ini, ujarnya.

“Lebih lanjut Djoko Rahardjo Abumanan menututurkan bahwa saya berjanji Insya Allah di bulan Ramadhan ini tidak ada lagi pemadaman aliran listrik diwilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah”, ucapnya dihadapan para perwakilan LSM Kalimantan yang menemuinya di kantor Pusat PT PLN (persero) jalan Trunojoyo Jakarta Selatan Jum`at (29/4).

Disinggung mengenai Konpensasi terhadap masyarakat yang mengalami pemadaman aliran listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan menegaskan Kompensasi tersebut harus dibayarkan sebesar 20 persen selama dua bulan, untuk pelanggan pasca bayar bisa mendapatkan potongan sebesar 20 persen , dari biaya beban untuk bulan berikutnya, bebernya.   

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Agus Bakgianto dihadapan jajaran manager dalam pertemuan bersama perwakilan LSM Kalsel di kantornya Jalan HR Rasuna Said blok X2 kav 7-8 kuningan mengatakan Insya Allah ada tambahan daya untuk cadangan sampai 2019 sebanyak 792 Mega Watt. Ujarnya.

Dan dengan penambahan daya tersebut dari sekitar 13÷ persen menurut Agus, masyarakat yang belum mendapatkan sambungan listrik Insya Allah di targetkan pada September 2016 sudah bisa terpenuhi. ucapnya.

Mengenai permintaan kawan-kawan LSM dari Kalimantan yang meminta jaminan terkait tidak ada lagi pemadaman listrik sejak bulan Juni 2016 ini di Kalsel dan Kalteng itu merupakan bentuk pernyataan secara lisan yang dikeluarkan oleh Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Djoko Abumanan, seharusnya yang bersangkutan hadir dalam pertemuan ini agar bisa mempertanggung jawabkan pernyataannya, akan tetapi faktanya beliau sedang keluar luar negeri (LAUS), jadi saran saya menurut Agus anda-anda sekalian para perwakilan LSM Kalimantan datang kembali dan menemui langsung yang bersangkutan untuk itu, akan tetapi kalian bisa saja minta pernyataan secara tertulis dengan General Manager PLN Wil. Kalsel-Teng bapak Purnomo, karena yang bersangkutan merupakan bawahan langsung bapak Djoko Rahardjo Abumanan selaku Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero), pungkasnya.

Genaral Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Purnomo menyampaikan by phone 081199332... siang tadi, bahwa pihaknya akan kerja keras untuk memperbaiki sistem kelistrikan di Kalsel dan Kalteng, janjinya.

Menurut Purnomo, bahwa kerja keras untuk kelistrikan ini merupakan tugas dan kewajibannya sebagai GM di Kalsel & Kalteng, karena juga melihat aspirasi dan antosiasme dari masyarakat termasuk rekan-rekan aktivis LSM dibawah komando Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) yang memberikan motivasi kami untuk perbaikan kelistrikan di Kalsel dan Kalteng.

"Mereka para aktivis yang benar-benar peduli dengan kelistrikan di Kalsel dan Kalteng, dan Insya Allah kami dalam waktu dekat akan membuat seminar besar tentang kelistrikan Kalsel & Kalteng kedepan dengan narasumber ESDM, PLN Pusat, BKPM, akademisi/ Pakar, investor dan juga tentunya Pemerintah Daerah dengan keynote speech sesuai permintaan kawan-kawan LSM". Ujarnya

Kami mengharapkan pinta Purnomo nantinya agar Gubernur mengundang seluruh stakeholder dan juga kedatangan kawan-kawan LSM harapan kami, karena nanti disitu juga para pihak bisa bicara langsung atau bertanya langsung ke seluruh narasumber. pungkasnya.

Lebih lanjut Purnomo menututurkan, terkait pernyataan Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan yang mengatakan bulan Juni atau bulan Ramdhan (Puasa) tidak ada pemadaman lagi di Kalsel terkecuali yang bersifat emergency sebetulnya itu juga merupakan dari laporan saya sendiri ke Derektur, mengenai permintaan pihak LSM Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) untuk hal tersebut di publikasikan kemasyarakat banua, hal tersebut sudah kami publikasikan kebeberapa media publik. Jika LSM Aliansi Jaringan Anak Kalimantan (AJAK) meminta pernyataan secara tertulis terhadap Direktur terkait pernyataan tersebut saya rasa tidak tepat ataupun tidak relevan, karena itu sifatnya operasional urusan saya sendiri sebagai General Manager dan Direktur hanya sifatnya kebijakan, Ujar Purnomo. (TIM)