Meski survei LSI memperlihatkan tingkat kepercayaan masyarakat turun, Jasin menegaskan KPK selama ini sudah bekerja dengan profesional, independen dan tidak tebang pilih.
"(Penyelidikan KPK) Bukan mengarah ke partai atau golongan atas permintaan atau pesanan pihak tertentu," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/8/2011).
Jasin membeberkan KPK periode 2007-2011 telah menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dari berbagai partai sebanyak, 44 oknum. Di antaranya berasal dari partai penguasa sebanyak dua oknum anggota Dewan yang masih aktif.
Kemudian, KPK memproses delapan mantan menteri, delapan gubernur, enam komisioner dari KPU, KY, KPPU, 26 bupati/walikota, empat hakim, empat duta besar, empat konsul jenderal, satu gubernur BI dan empat Deputi senior BI, dua jaksa, dua pengacara, satu kurator, banyak Dirut BUMN dan swasta.
"Tidak ada satupun yang bebas (100% conviction rate). Data tersebut fakta, KPK tidak bisa disuruh pihak manapun untuk mentersangkakan orang yang belum cukup bukti berdasarkan undang-undang," katanya.
Seperti yang diketahui, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan mayoritas publik tidak lagi menaruh kepercayaan kepada lembaga pemberantasan korupsi ini. Penyebabnya KPK dinilai menjadi insubordinat kekuasaan.
Riset lapangan LSI terhadap 1.200 responden yang dilakukan Juni dan riset kualitatif pada Juli dan Agustus lalu mengungkapkan sebanyak 41,6 persen responden yang meyakini KPK bisa menyelesaikan masalah korupsi tanpa pandang bulu.
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK menurun sebesar 17 persen dari sebelumnya 58,3 persen di 2005 menjadi 41,6 persen di 2011. Meski begitu, masyarakat juga tidak setuju KPK dibubarkan. (TIM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar