MEDIA PUBLIK - MARTAPURA. Forum Komunikasi Cisuran yang terdiri
dari Desa Cindai Alus, Sungai Sipai dan Tungkaran siap melaporkan oknum Anggota
DPRD Kabupaten Banjar ke Dewan Kehormatan yang dinilai kebablasan serta main
ancam. Padahal, awalnya, pambakal berniat ingin menyampaikan aspirasi kepada
wakil rakyat mencari solusi tentang perizinan dokumen bangunan di kawasan yang
masuk status Minapolitan.
Dijelaskannya
bahwa awalnya, kami berniat menyampaikan aspirasi saja, karena kesulitan
mengurus perizinan dokumen bangunan, kami sadar kawasan tersebut sudah ditetapkan
sebagai kawasan Minapolitan, ujar Aliansyah
“Kemarin
di Martapura jelas Ali, bahwa tentang masalah itu berawal saat ada usulan
revisi yang diajukan tiga desa tersebut pada DPRD Kabupaten Banjar mengenai
kawasan Minapolitan yang sudah ditetapkan beberapa tahun sebelumnya”.
Niat
lurus itu berbuntut main ancam. Pasalnya, setelah menyampaikan usulan tersebut,
Kepala Desa Tungkaran Samlani ditelepon M Fadli Anggota DPRD Kabupaten Banjar
dan meminta agar jangan ikut-ikutan demo mengenai usulan revisi Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR). Kalimat yang disampaikan sangat tidak layak bagi Anggota
DPRD yang terhormat karena selalu bernada ancaman.
“Kalau
tidak maka usulan dan revisi tersebut akan dibekukan dan serta membatalkan
semua usulan yang sudah disampaikan kepala desa. Dia juga menyampaikan kalau
dia disuruh Bupati Kabupaten Banjar (H Khalilurrahman),” Kata Aliansyah
menirukan kalimat M Fadli.
Tugas
legislatif, sejatinya menampung aspirasi masyarakat bukan malah mementalkan
usulan yang disampaikan warga desa. Apa salah, kata Aliansyah lagi, sebagai
anggota DRPD ikut aktif menampung aspirasi masyarakat dan mengakomodir dari
masyarakat yang diwakilinya, bukan malah sebaliknya dengan memangkas aspirasi
yang disampaikan masyarakat.
“Jika
semua aspirasi masyarakat tidak ditanggapi, Kami menyiapkan aksi demo damai
agar aspirasi kami didengar,” kata Aliansyah.
Sedangkan
M Fadli membantah bila dia berniat main ancam apalagi ingin membatalkan semua
aspirasi yang disampaikan. Dia minta tidak salah sangka dan berharap warga
tidak demo. Awalnya, ia berniat
membekukan semua aspirasi itu bila masyarakat tetap ingin mendemo. Fadli juga
memastikan, semua hanya salah paham dan tidak ada niat main ancam.
Ia
juga menyanggah, kalau dirinya menyampaikan itu atas nama Bupati Banjar, Fadli
mengungkapkan dirinya memang sempat dipanggil Bupati Banjar H Khalilurrahman
dan membicarakan mengenai masalah tersebut. Anggota DPRD dari Partai Nasdem itu
memang mengakui telah menelepon Kepala Desa Tungkaran untuk meluruskan dan
menyamakan persepsi tentang revisi RDTR tersebut.
Semua
permintaan masyarakat,, ujarnya mengenai revisi tersebut sudah diakomodir.
Proses RDTR cukup panjang mulai dari paripurna di DRPD Kabupaten, DPRD Provinsi
sampai dengan pusat lalu kemudian dikembalikan lagi di daerah.”Kalau semua
aspirasi mereka sudah diakomodir dan dikerjakan, kenapa harus ada demo. Kan
kalau ada demo berarti ada komunikasi yang macet tapi selama ini komunikasi
tetap lancar sehingga tidak perlu lagi demo,” pungkasnya.
Untuk
diketahui, Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah percontohan
pengembangan kawasan minapolitan di Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi kawasan
itu berada di Desa Cindai Alus, Desa Tungkaran, Desa Sei Sipai, Desa Sei Rangas
Hambuku, Desa Sei Batang ilir, Desa Penggalaman, dan Desa Tungkaran dan di plot
sebagai kawasan inti minapolis., jelasnya.
Selanjutnya tegas Aliansyah bahwa sedangkan
Martapura Barat, Sinar Pejambuan, dan Sungai Tabuk sebagai kawasan penyangga
atau hinterland. Komoditas unggulan kawasan itu adalah patin, mas dan nila.
Pendampingan teknologi di kawasan minapolitan Kabupaten Banjar dilaksanakan
oleh BBAT Mandiangin. Penetapan Lokasi
Pengembangan Kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 241 TAHUN 2008 dan Pembentukan
Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 252 TAHUN 2008. (TIM)
