Bambang Widjojanto Dijagokan Tiga Partai Besar Untuk Menduduki Posisi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

MEDIA PUBLIK-JAKARTA - Langkah praktisi hukum Bambang Widjojanto untuk melangkah menjadi salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan besar akan berjalan mulus. Tiga fraksi besar di DPR, yakni Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pria kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1950."Kalau Bambang Widjojanto, disapa BW memang harus lolos," kata anggota Komisi III DPR dari PDIP Eva Kusuma Sundari di Jakarta, kemarin (19/8).

Meski begitu, Eva menyesalkan tidak adanya seorang perempuan pun dalam delapan nama calon pimpinan KPK yang diserahkan panitia seleksi (pansel) ke DPR. Padahal, kata Eva, UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengamanatkan agar dalam setiap melakukan fit and proper test, DPR mempertimbangkan komposisi gender.

Eva mengaku awalnya dia sangat berharap Egi Sutjiwati bisa lolos ke DPR. Sayangnya, Egi yang pernah menjadi Asistensi Teknis untuk Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur, itu, didrop namanya oleh pansel. "Sayang sekali, ini patut disesalkan," ujar Eva. Menurut dia, semestinya muncul pimpinan KPK dari kalangan perempuan.

Dukungan terhadap Bambang, secara tersirat juga disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Secara pribadi, dia menilai, dari delapan nama yang masuk, ada dua nama yang patut untuk lolos sebagai pimpinan KPK. "Dua nama ini nampaknya sudah nyetrum betul," ujarnya tanpa menyebut nama. Saat disebut nama Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, Priyo hanya tersenyum simpul.

Priyo lantas menegaskan, DPR memandang sosok delapan calon pimpinan (capim) KPK yang diajukan memiliki kedudukan dan peluang yang sama. Di dalam surat yang disampaikan Presiden SBY kepada DPR RI, tidak dicantumkan bahwa empat rangking teratas merupakan pilihan utama.

"Siapapun yang terpilih, berapapun yang terpilih, itu proses di Komisi III nantinya," katanya. Jika di susunan delapan nama itu ada sosok yang harus jadi prioritas, dan ada yang merupakan alternatif, justru hal itu menjadi pertanyaan. Menurut Priyo, tidak sepatutnya posisi calon pimpinan KPK dibeda-bedakan setelah melalui proses di pansel.

"DPR nanti akan memiliki pertimbangan tersendiri, jika sudah ada patokan-patokan siapa yang nanti terpilih, justru akan kami kembalikan surat itu," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi Didi Irawadi juga menjagokan Bambang Widjojanto. Di luar itu, Dia lantas menambahkan dua nama lagi, yakni Yunus Husein yang kini menjabat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan advokat Abraham Samad.

Kemarin, Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Marzuki Alie ikut memuji Bambang Widjojanto. "Secara pribadi, saya kira, Bambang itu bagus track record-nya," kata Marzuki di Gedung DPR. Dia berharap bila benar-benar terpilih, Bambang bisa memiliki kinerja yang baik dan bisa membawa KPK menjadi lembaga yang memenuhi harapan publik. (TIM)