BERITA MEDIA PUBLIK – PELAIHARI. Sejumlah LSM Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut (TALA) menyatakan sikap mendukung penuh DPRD Tanah Laut jika dilibatkan dalam Pokja yang dibentuk oleh Pemkab Tanah Laut, terkait masalah wacana penutupan tambang manajemen PT. Jorong Barutama Greston (JBG) secara total yang terjadi di tahun 2014 mendatang dalam rapat kerja di DPRD Kabupaten tanah Laut, Kamis (18/1).
Jainal Abidin petinggi LSM LEKEM KALIMANTAN (Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan) Tanah Laut mengungkapkan, Kamis (18/1) “Kami sangat menyetujuinya kalau DPRD Tala dilibatkan langsung dalam Pokja, karena pelaksana dari Pemkab Tala inikan sepaket dengan Legislatif dan Eksekutif dalam tatanan pemerintahan,” ujarnya.
“Oleh karena itu saya rasa tidak ada alasan lagi mereka tidak melibatkan DPRD dalam struktur Pokja tersebut”, kata Jainal Direktur Daerah LEKEM KALIMANTAN Tanah Laut ini.
Senada dengan Marliana SAg Direktur BKLH Kabupaten Tanah Laut menuturkan, “ Selain Legislatif harus dilibatkan langsung dalam Pokja tersebut, tentunya LSM sebagai lembaga control seyogyanya perlu juga terlibat didalamnya,” ujarnya.
“Kewajiban PT. Jorong Barutama Greston (JBG) ini tentunya sangat banyak, diantaranya sosialisasi kemasyarakat terkait rencana penutupan tambang tersebut dengan penyeluruh di enam desa ring 1 lokasi tambang itu sendiri” kata Yana panggilan akrabnya disela-sela rapat kerja Dewan dengar pendapat dengan pihak perusahaan, Kamis (18/1).
Ketua Komisi I DPRD Tanah Laut Abdi Rahman mengungkapkan, pihaknya akan segera membentuk pansus terkait masalah rencana penutupan tambang perusahaan PT. Jorong Barutama Greston (JBG) ini, guna menindak lanjuti dari hasil pertemuan dengar pendapat dengan pihak perusahaan, ujarnya.
Lanjutnya, pembentukan pansus ini berguna untuk mendapatkan sebuah rekomendasi Dewan terkait dari rencana penutupan perusahaan tambang PT. Jorong Barutama Greston (JBG) tersebut, tegas Abdi Rahman kepada wartawan Media Publik. (Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar