PELANGSIR KUASAI SEMUA SPBU

BERITA MEDIA PUBLIK - PALANGKARAYA. Keberadaan pelangsir di tengah-tengah antrean BBM sudah sedemikian meresahkan. Saat ini tidak ada satupun SPBU di dalam Kota Palangkaraya yang tidak ada pelangsirnya. Hasil pantauan media ini, mereka ini menguasai hampir seluruh antrean di semua SBPU-SPBU di daerah Kota Palangkaraya.

Saat ini SPBU yang ada sudah dikuasai oleh para pelangsir sehingga memang harus segera ditertibkan,” kata Jumatni,  salah seorang anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Komisi II, Selasa (24/4).

Dia menyebutkan, wajar saja apabila saat ini para pedagang eceran di pinggir jalan saat ini banyak yang kosong. Kalau toh ada juga harganya lebih tinggi. Hal ini, lanjut dia,  karena untuk mendapat BBM, para pengecer terpaksa membelinya dari para pelangsir.

Menurut Jumatni, BBM di SPBU  bukannya tidak ada. Berkurangnya kuota sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja, yang diperlukan adalah adanya tindakan tegas dari pemerintah dan aparat terkait agar jatah BBM di SPBU tidak diserobot seluruhnya oleh para pelangsir.

“Pemerintah harus tegas dalam menyikapi permasalahan ini, sehingga tidak membuat resah warga masyarakat. Begitu juga dengan pihak terkait harus berani melakukan tindakan apabila ada yang melakukan pelangsiran secara besar-besaran,” kata politikus dari PAN ini.

Kondisi BBM yang semakin sulit didapat belakangan ini juga memunculkan reaksi dari para aktivis mahasiswa. Buntutnya, puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Palangkaraya, hari ini Rabu (25/4).

Para pengunjuk rasa ini menyuarakan aspirasinya meminta agar pemerintah Kota Palangkaraya melakukan tindakan terkait kenaikkan Bahan Bakar Minyak di tingkat pengecer. Kondisi ini jelas-jelas sudah sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

“Saat ini para pengecer menjual dengan harga rata-rata berkisar Rp.7000 perliternya, dan hal ini membuat warga masyarakat semakin resah. Kami meminta pemerintah segera melakukan tindakannya supaya masalah ini tidak berkepanjangan,” kata M Habibi salah seorang aktivis dari salah satu organisasi kemahasiswaan.

Dia meminta semua tuntutan yang diinginkan mahasiswa kepada pemko Palangkaraya untuk dapat menurunkan harga HET di tingkat pengecer dengan harga jual bervariasi. Hal ini, lanjut dia agar  dapat dilakukan pengawasan dan penertiban yang dilakukan instansi terkait Disperindagkop, Satpol PP maupun pihak pemerintah Kota Palangkaraya sebagai pemegang kebijakan. (TIM)