KALSEL ALAMI KELANGKAAN BBM

Berita Media Publik - Banjarmasin. Sudah tiga hari ini BBM jenis premium langka di Banjarmasin pada Khususnya dan di Kalsel pada umumnya membuat aktivitas masyarakat terganggu, kondisi kelangkaan BBM ini semakin hari kian bertambah parah. Bahkan sejak pagi premium sudah kosong. ujar Direktur Eksekutif  LEKEM Kalimantan Aspihani Ideris MH, Sabtu (21/4).

Pantauan kami di SPBU-SPBU di Banjarmasin antrean masyarakat yang mengantre untuk membeli bensin sangat memperihatinkan, antrean yang begitu panjang seakan-akan BBM jenis premium ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, harga premium di eceran kembali naik  hingga mencapai Rp.8.000 per liter. Bukan hanya naik, bahkan di eceran pun mulai sulit didapat. ujar Aspihani.

Langkanya BBM di lapangan diduga ada semacam permainan dari pihak PT Pertamina dan sepertinya ada unsur kesengajaan serta pembiaran dari pihak-pihak terkait, pungkas Aspihani Ideris yang juga seorang pengamat lingkungan yang satu ini.

Saya rasa DPRD Kalsel harus segera mengambil langkah dengan melakukan pemanggilan terhadap petinggi pertamina untuk mengetahui permasalahan kelangkaan BBM di Kalsel ini, para legeslatif jangan hanya diam dan terpana di rumah Banjar saja, lakukan tindakan dong!!!... , ujar Aspihani Ideris yang juga Sekretaris Jenderal Persatuan LSM Kalimantan ini dengan nada keras.

Mengingat tidak adanya aturan yang mengatur standar harga BBM di eceran, saya rasa hal ini tugasnya DPRD untuk membuat sebuah peraturan daerah menyangkut pengaturan standarisasi harga BBM eceran di masyarakat dengan mengacu pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presidin RI No.15 tahun 2012 tentang Pembatasan BBM Bersubsidi, kata aktivis yang gencar mengkretiki kebijakan pemerintah ini.

Sebelumnya kata Aspihani Ideris, kami telah menemukan lonjakan harga yang begitu tinggi, seperti BBM jenis Solar dan Bensin dijalanan sudah per leternya mencapai harga Rp.8000. "Agar masyarakat jangan terlalu dibebani oleh permasalahan standar harga dan para pengecer BBMpun bisa mematok harga yang standar". ujar Aspihani.

Selain itu bagi para pelangsir harus ada batasan-batasan standarlah dalam pembelian premium itu, dan perlu adanya pemantauan dari pihak-pihak penegak hukum dan instansi terkait lainnya, kan para pengecer perlu makan juga, lagian mereka butuh pekerjaan tersebut serta hal demikian salah satu pengurangan pengangguran di Kalimantan Selatan ini pada umumnya dan Banjramasin khusunya, pungkas Aspihani.

Lebih lanjut Aspihani Ideris menututurkan bahwa pihak kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) harus benar-benar peduli dengan menambahkan kuota BBM di wilayah Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan pada umumnya ini sesuai dengan angka kebutuhan rasional yang ada dan pihak kepolisian menindak tegas bagi para oknum atau pengusaha mafia BBM yang bermain di BBM ini agar kebutuhan hajat masyarakat banyak bisa terayumi dengan maksimal, pungkasnya.

Dimana dan kemana para wakil kita di lembaga Legeslatif, suara mereka seakan-akan tidak terdengar keenakan duduk dikursi yang empuk dan seakan-akan mati suri sehingga tidak mendengar dan melihat kondisi yang membuat masyarakat terganggu ini, 90 % masyarakat di perkotaan membutuhkan BBM ini untuk kegiatan mencari sesuap nasi, bagaimana mau lancar kewajiban buat dirumah tangga kalau premium (bensin)  langka dipasaran, pungkas Aspihani Alumnus Magister Hukum UNISMA ini.

Kalau permasalahan kelangkaan BBM ini terus berlanjut, kami dari Persatuan LSM Kalimantan akan melakukan aksi demo besar-besaran nantinya dan tentunya langkah pertama aksi tersebut kami akan menutup arus alur barito tepatnya dibawah jembatan Barito sebagai langkah awal keprihatinan kami terhadap kelangkaan BBM di Kalimantan Selatan pada Khususnya dan Kalimantan pada umunya, tegas Aspihani Ideris seraya menutup pembicaraannya dengan wartawan Media Publik. 

Riswandi (nama samaran seorang pengecer BBM di Banjarmasin) mengatakan bahwa kami menjual premium seharga Rp.8000 perleter karena kami belinya saja dari orang yang beli langsung ke SPBU (istilah calo) sudah seharga Rp.6500 perleternya, kalau kami jual harga Rp.6000 maka kami akan rugi, belum susutnya premium itu sendiri, ujarnya.

Anang (nama samaran yang beli langsung di SPBU) mengungkapkan bahwa, kami membeli premium tersebut perleternya bukan harga yang ditetapkan pemerintah Rp.4500 perleter, melainkan Rp.5000 perleternya,  jadi kami mau tidak mau harus menjualnya harga diatas Rp.5000 tersebut, ujarnya.

Belum lagi ngantrinya di SPBU tersebut, ya minta ampun panjangnya, bahkan kami sampai lebih dari 3 jam ngantrinya saja untuk mendapatkan premium itu, nah seharusnya pemerintah peduli doong dengan kami-kami ini masyarakat bawah, pungkasnya kepada wartawan Media Publik.

Silahkan bapak coba ikut beli langsir di SPBU, nanti bapak akan mengetahui lebih jelasnya, apalagi di SPBU Gambut, orang SPBU Gambut malahan mematok harga lebihnya Rp.1000, jadi kalau harga premium itu seharga Rp.4500, maka mereka menjual kepada para pelangsir sebesar Rp.5500, ungkap Anang dan minta nama aslinya dirahasiakan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Riswandi angkat bicara "Aparat harus menindak tegas. Tutup SPBU yang menjual BBM kepada pelangsir, karena masih banyak ditemui pelangsir yang dengan mudah membeli BBM dalam jumlah besar." katanya , Sabtu (21/4). 

Hal ini diperparah dengan belum adanya pengawasan yang ketat terhadap instruksi pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda dua dan roda empat. "Pengawasannya harus lebih diperketat. Sekarang ini pembatasan pembelian BBM juga sulit diterapkan," lanjutnya Riswandi kepada wartawan Media Publik.

Ditambahkannya, masalah kelangkaan ini juga disebabkan kurangnya kuota BBM di Kalsel. Ditambah dengan kurang tegasnya pemerintah untuk menaikkan atau tidak, menyebabkan banyak oknum yang memanfaatkan keadaan.

Seandainya pemerintah tegas, sambung Riswandi, hal seperti ini tak akan terjadi. Bahkan ia mempertanyakan kepada pemerintah pusat, kenapa kuota BBM di Kalimantan tidak mencukupi."Kalau pemerintah tegas, tak akan seperti ini. Makanya banyak timbul para spekulan yang bermain," ujarnya.

Hingga kemarin semua SPBU dipenuhi antrean. SPBU di Jalan Sultan Adam Banjarmasin misalnya, antrean bahkan lebih dari satu kilometer. Selain membuat pemandangan yang kurang enak, hal ini juga menyebabkan kemacetan. Padahal saat pemerintah tak jadi menaikkan harga BBM, antrean sempat normal di awal April lalu, pungkas Riswandi.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Kalsel Fathurrahman, S.Pd mengatakan, naiknya harga premium di tingkat eceran sulit dikendalikan, karena tak ada aturan yang mengatur harga eceran tertinggi. "Harga di eceran tak bisa dikontrol, makanya perlu ada aturan untuk itu. Masalah kelangkaan BBM ini seperti nggak ada habis-habisnya di Kalsel. Harusnya kita di daerah diberi kewenangan untuk menekan Pertamina," cetusnya. (Tim)