POLISI ANGGAP WAJAR TERIMA UANG DARI PT. FREEPORT

MEDIA PUBLIK - JAKARTA- Pemberian uang terhadap pengamanan itu sudah menjadi hal yang wajar bagi mereka yang sifatnya pekerja pengamanan swasta, jika yang menerima uang itu dari instansi Negara yang sudah mendapatkan gajih dari Negara, apakah itu wajar? Hal ini terjadi pada instansi kepolisian Negara. PT. Freeport Indonesia memberikan dana kepada Polri pada 2010 sebesar 14 juta dolar AS.

Menurut Polri, dana tersebut ikut mendukung keberhasilan penanganan pengamanan di Papua. Sehingga sangat wajar diberikan dari Freeport ke Polri.

"Jadi uang saku atau insentif itu adalah uang yang diberikan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kondisi di Papua," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Boy Rafli Amar yang ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/11).

Boy menambahkan dana yang diberikan kepada anggota dari Freeport sebagai tambahan untuk mengatasi kebutuhan anggota yang tidak pulang karena kan rotasinya empat bulan sekali. Kemudian juga tidak ketemu keluarga, tambahnya, tentu wajar harus dibekali dengan insentif yang diperlukan untuk keperluan di luar yang sudah ada di situ.

"Coba kalau Rp 1,25 juta dibagi 30 hari saja, berarti Rp 40 ribuan satu hari. Uang saku untuk warung saja belum tentu ada di sana. Dia mau ke warung saja, mesti turun, yang dia tugas di kawasan sana dekat Gresberg itu harus turun ke bawah 2,5 jam untuk bisa membelanjakan uangnya itu," tambahnya.

"Angka yang sedemikan besar, 14 juta dolar AS itu info yang kita terima adalah sementara ini untuk kebutuhan-kebutuan yang sifatnya adalah sarana dan prasarana yang menjadi anggaran Freeport untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas keamanan, yang tidak diterima dalam bentuk uang, tapi fasilitas barang itu," kata dia, menambahkan.

Salah satu petinggi LSM GEMPAR Badrul Ain Sanusi Alafif, MH angkat bicara "Saya rasa dengan pemberian dari pihak PT. Freeport Indonesia memberikan dana kepada Polri pada 2010 sebesar 14 juta dolar AS sangat berlebihan". katanya kamis (3/11) ketika dihubungi via telpon oleh media publik.

"Hal demikian tidak lebihnya kepolisian kita seperti dibeli oleh PT. Freeport Indonesia dan otomatis apapun alasannya setiap ada sebuah permasalahan di perusahaan yang sifatnya mengancam pasti dibela habis-habisan oleh kepolisian" ungkap Badrul.

Badrul menambahkan "Kan kepolisian RI itu miliknya rakyat Indonesia? Hal ini pernah terjadi sejumlah Porsonil kepolisian Mimika berjaga di Terminal Bus PT Freeport Indonesia, di Timika, Papua, Kamis (15/9). Sebanyak 900 personil gabungan TNI/Polri disiagakan untuk mengamankan aksi mogok kerja ribuan karyawan PT Freeport Indonesia tegasnya.(Tim)