PROGRAM PNPM DI DESA LAWIRAN LUMPUH

MEDIA PUBLIK – BANJAR KALSEL. Masalah perbaikan dan perkerasan jalan Desa Lawiran Kecamatan Simpang empat, sepanjang 3,3 Km lebar 2,5 m, dengan alokasi dana sebesar Rp 186.000.000 kini pengelolaan terbengkalai hampir satu tahun.

Shabirin seorang warga setempat sekaligus anggota LSM Mapel (Masyarakat Peduli Lingkungan) angkat bicara “Adanya pekerjaan PNPM yang tidak pernah selesai-selesainya ini jujur saya sebagai seorang warga masyarakat merasa geram terhadap ulah TPK desa Lawiran yang tidak bisa mengelola proyek PNPM Mandiri Pedesaan dengan baik dan terkesan mau main-main”. Katanya kemaren Sabtu(23/1) ketika memberikan pernyataan terhadap wartawan Media Publik disela acara selamatan Ultah bapak Aspihani Ideris di sekretariat koalisi lintas LSM Kalsel jalan Gatot Subroto Banjarmasin.

“Antara pihak PNPM Mandiri saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan satu sama lain sampai akhirnya warga masyarakat menginginkan semua dana yang ada dapat dipertanggung jawabkan oleh TPK desa apapun kendala dan alasannya warga tidak mau tahu serta meminta pertanggung jawaban dari pihak TPK dan pengelola PNPM Mandiri dikarenakan masyarakat telah banyak dirugikan” katanya.

Lebih rinci Birin menambahkan “Dampak dari lumpuhnya program PNPM ini adalah jalan bukanya baik tapi malah semakin rusak apabila hujan turun karena batu yang dipesan untuk perbaikan dan perkerasan jalan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat/warga desa, Dewan guru yang mau mengajar terlambat masuk akibat jalan tersebut rusak sampai-sampai diantara dewan guru ada terjatuh dikendaraan, akibat pelebaran jalan pepohonan warga yang berguna menjadi korban dan semula warga ikhlas memberikan semua itu untuk perbaikan jalan malah sebaliknya warga juga akan menuntut ganti rugi apabila proyek PNPM ini tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan anggaran dana yang ada”. ungkapnya dengan nada tinggi.

Shabirin lebih rinci mengungkapkan “Saya sebagai warga sekaligus sebagai Anggota LSM Mapel (Masyarakat Peduli Lingkungan) menilai bahwa tidak majunya perkembangan pembangunan di Desa Lawiran diakibatkan karena beberapa factor yaitu sebagai berikut, 1.Para petugas yang diberi kepercayaan untuk mengelola pembangunan di Desa Lawiran tidak dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup, 2.Tidak mempunyai program yang jelas, 3.Rangkap jabatan sehingga setiap ada kegiatan pembangunan selalu tumpang tindih akhirnya setiap ada permasalahan di desa tidak dapat diselesaikan dengan baik, 4.Tidak adanya keterbukaan antara petugas-petugas desa dengan warga masyarakat, 5.Yang paling fatal dan rawan penyimpangan adalah ketidakadaannya pengawasan dari pihak pemerintah terkait disetiap adanya kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan adanya bantuan dana dan, 6.Program PNPM Mandiri tingkat pusat yang kucurkan dananya untuk pembangunan”. Bebernya.

“Dari hasil pemantauan tim investigasi LSM Mapel ternyata pelaksanaan program PNPM ini terindikasi disinyalir korupsi. Jika permasalahan di Desa Lawiran tersebut tidak cepat di tangani ada kemungkinan inprastruktur pedesaan akan lumpuh total dalam artian warga masyarakat desa jangan sampai dijadikan korban oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”. Ungkap Birin.

Kepala desa Lawiran ketika diminta konfirmasinya Minggu, 24 Januari 2010 oleh wartawan Media Publik, ternyata sedang keluar daerah, katanya pegawai kantor desa setempat yang namanya minta dirahasiakan.(Team)