Media Publik - Jakarta, dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Komjen Timur Pradopo, pada fit and propfer test calon Kapolri di depan Komisi III DPR RI, kamis, 14 Oktober 2010 berjanji akan merencanakan 10 prioritas.
Kesepuluh program tersebut kata Timur meliputi :
1. Pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol.
2. Meningkatkan Pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal fishing, illegal mining, perdagangan manusia dan korupsi.
3. Penguatan kemampuan Densus 88 anti teror, bekerjasama dengan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
4. Pembenahan kinerja Reserse.
5. Implementasi Struktur organisasi Polri yang baru.
6. Membangun kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif.
7. Memacu perubahan mind set and culture Polri.
8. Menggelar SPK di berbagai sentra kegiatan publik.
9. Mengembangkan layanan pengadaan sistem elektronik.
10. Membangun dan mengembangkan sistem informasi.
Menurut Komjen Pol Timur Pradopo, agar pelaksanaan program tersebut efektif, maka dia berjanji akan menuntaskan dalam tiga tahun masa kepemimpinannya, yakni kurun waktu 2010 - 2013.
Pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Calon Kapolri (Tribrata-1) oleh Presiden SBY menuai banyak Kontroversi dari berbagai pihak.Sebagaimana diberitakan oleh banyak berbagai media massa baik Cetak maupun Eletronik, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi telah mengajukan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri, sebagai Calon Tunggal Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) ke Komisi III DPR RI.
Perwira tinggi yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya ini dinaikkan Pangkat menjadi Komjen Pol setelah menjabat Kabaharkam Mabes Polri. Kemudian Nama Beliau Melambung setelah nama Beliau diajukan oleh Presiden SBY sebagai Calon Tunggal Kapolri ke Komisi III DPR RI.
Sementara itu Pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo membuat Kompolnas terheran-heran, karena selama ini Nama Beliau belum pernah muncul dan mendadak sekarang diajukan Presiden. Pencalonan Komjen Timur juga dianggap terlalu tiba-tiba dan ganjil oleh Indonesian Police Watch (IPW) membuat mereka mendesak Komisi III DPR untuk mengembalikan Nama Komjen Timur ke Presiden SBY. (Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar