HATTA MINTA PEMDA AWASI PENYALURAN BBM

MEDIA PUBLIK - JAKARTA. Pemerintah Daerah (Pemda) diminta terus melakukan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi. Terutama pemda yang dekat dengan areal perkebunan dan pertambangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta mengatakan, pengawasan harus terus ditingkatkan, karena penetapan kuota BBM subsidi itu sudah diperkuat dengan undang-undang.

"Di UU itu sudah diusulkan dan disepakati kuotanya, jadi masing-masing pemda harus menjalankan dan mengawasi dengan ketat UU itu," ungkap Hatta di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (13/9/2011).

Lebih jauh Hatta menjelaskan, penetapan kuota BBM subsidi pada APBN-P 2011 sudah ditambah menjadi 40,49 juta kiloliter (kl) dan itu telah mendapatkan persetujuan dari anggota DPR, sehingga pengawasannya juga harus dilakukan dengan pemda.

"Jadi kuota BBM subsidi itu juga dilakukan dengan UU, kalau enggak salah itu UU Energi, karena kan dananya juga dari APBN juga. Makanya kalau katanya ada industri perkebunan dan pertambangan yang banyak menyelewengkan kan itu pemerintah daerah juga yang paling dekat," tegas Hatta.

Selain itu, terkait adanya wacana Pemda untuk menanggung BBM subsidi dengan sistem bagi hasil, dia menilai wacana itu perlu pertimbangan yang matang. "Itu (dana bagi hasil) wacana yang masih harus kita cermati, karena tidak semua daerah siap melakukan itu, jadi tidak semua wacana langsung kita samber," tutupnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) mengeluarkan data bahwa per September ini, realisasi penyaluran BBM subsidi telah mencapai angka 27 juta kl. Angka ini sudah melebihi 50 persen dari angka kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar 40,4 juta kl.

Diperkirakan pihak BPH Migas, jika tidak dilakukan tindakan pembatasan terhadap BBM bersubsidi, maka kuota BBM bersubsidi bisa tembus hingga 41 juta kl sehingga sampai akhir tahun diperkirakan kuota BBM subsidi sampai akhir tahun mencapai 41,8 juta kl. (Tim)