“Bila memang ada
uang dikeluarkan untuk keperluan mengambil, ya tidak sebanyak itu. Bila
memang ada urusan hukum akibat perbuatan tersebut kami serahkan ke
aparat hukum,” tandas Khairul, Senin (15/7).
Sementara Sekda
Nasrusnyah terkejut ada oknum ketua RT yang mengutip BLSM warga dengan
alasan ongkos mengambil. Dia pun berharap petugas kantor pos lebih aktif
mendatangi warga yang jauh tempat tinggalnya. “Seperti di Paramasan,
kami usulkan warga tak perlu datang ke kantor pos, tapi petugas yang
aktif datang. Tidak mungkin warga Paramasan mengambil BLSM dengan jarak
cukup jauh dan biaya mencapai ratusan ribu,” ucapnya.
Seperti
diberitakan harian ini, sejumlah warga di Desa Loktamu, Kecamatan
Mataraman, Banjar, tidak utuh menerima dana BLSM. BLSM setiap warga
dipotong Rp 30 ribu oleh ketua RT dengan alasan ongkos pengambilan.
Kabag
Ekonomi Nyoman Yudiana mengaku, pengambilan BLSM dibolehkan menggunakan
surat kuasa, dan kartu wajib diserahkan. Meski begitu dia mengimbau
kepada warga bila tidak mampu mengambil langsung diserahkan kepada
anggota keluarga yang lain.
Terkait potongan dari ketua RT,
Yudiana menilai tidak seha-rusnya hal itu dilakukan. Bila memang niat
membantu jangan sampai ada potongan, mengingat dana itu sangat
diperlukan warga. “Bila tetap ada dikeluarkan, bisa diambil dari usaha
desa, dan dibicarakan secara terbuka dengan warga,” cetusnya.
Di
sisi lain, Yudiana meminta PT Pos membatasi pengambilan dengan cara
dikuasakan yang jumlahnya cukup banyak. Sementara dengan dana yang sudah
telanjur dipotong, ketua RT harus mengembalikannya kepada warga.
Diharapkan
kejadian itu tidak terulang lagi. Dari 17 persen tersisa belum
disalurkan hingga 20 Agustus mendatang sudah dilakukan langkah
antisipasi. “Untuk pembagian sebenarnya sudah dilakukan dengan
beraturan. Tidak serempak satu hari melainkan diatur,” beber Yudiana.
Dia
menambahkan untuk di desa yang jauh dari kantor sudah dipastikan pihak
PT Pos akan mendatangi ke desa bersangkutan untuk menyalurkan dana
tunai. (TIM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar