“Kami kembalikan daftarnya kepada lurah, tidak jadi mengedarkan daripada berbuntut panjang. Kami juga membatalkan mengumpulkan pengurus RT untuk rapat membahas hal tersebut,” ucap seorang ketua RT yang meminta namanya tidak dipublikasikan, kepada Waspada, Kamis (11/7).
Pria separuh baya itu lantas memperlihatkan lembar daftar nama warga, yang masih kosong. Di daftar itu terdapat kolom nama, alamat dan tanda tangan.
Sikap serupa dilakukan Ketua RT lainnya Dia mengakui ada permintaan dari kelurahan untuk mendata warga, yang disampaikan saat pembagian honor ketua RT.
“Saat itu saya tidak bisa datang dan diwakili staf kelurahan. Staf itu juga langsung melakukan pendataan tanpa sepengetahuan saya. Setelah mengetahui, saya langsung meminta dihentikan. Sudah ada enam tanda tangan,” tegas dia.
Pria yang menjabat ketua Ombudsman Perwakilan Kalsel itu menegaskan, tindakan tersebut sudah menyalahgunakan wewenang jabatan. Oleh karena itu dia akan menyampaikan kepada Muhidin mengenai penyalahgunaan jabatan itu.
“Kalau perlu juga saya laporkan ke Panwaslu. Ini jelas melanggar aturan, menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Edi enggan mengomentari sikap beberapa ketua RT tersebut. Dia hanya mengatakan, terkait permasalahan itu akan melihat perkembangan ke depan.
Sikap serupa dilakukan Camat Banjarmasin Utara, Siti Hapsah. Saat dihubungi melalui ponsel, dia menolak berkomentar dengan alasan sedang mengikuti rapat.
Camat Banjarmasin Tengah, Iwan Ristianto mengaku Muhidin juga pernah meminta bantuan dirinya untuk melihat sejauh mana dukungan warga terhadap dirinya. Itu disampaikan Muhidin pada sekitar tiga bulan lalu.
“Tidak ada instruksi khusus, disampaikan saat ngobrol bersama semua camat. Namun, saya belum bergerak sama sekali. Nanti melihat perkembangan ke depan seperti apa, tergantung Pak Walikota saja,” ujarnya.(tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar