KPK Akan Tetapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sebagai Tersangka

Berita Media Publik - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan menetapkan Mantan Anggota DPR yang juga  Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Hambalang berupa gratifikasi dalam bentuk Toyota Harrier.

Informasi yang didapat media ini bahwa KPK akan menjelaskan secepatnya tentang status Ketua Umum Partai Demokrat ini, hal ini diduga menerima gratifikasi terkait proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat ketika menjabat sebagai anggota DPR.

Selain itu juga KPK akan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri apakan ada transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum.
 
Mengenai polemik yang akan dihadapinya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum enggan menjelaskan dugaan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun menanggapi santai terkait dirinya dikabarkan telah menjadi tersangka kasus penerimaan gratifikasi saat masih menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kan, sudah dibantah (KPK). Kalau sudah dibantah buat apa dibantah lagi?" ucap Anas di Lebak, Banten, Sabtu (9/2/2013).

KPK memang membantah telah menetapkan Anas sebagai tersangka. Namun kemudian beredar berita mengenai adanya surat perintah penyidikan untuk Anas. KPK sendiri hingga kini belum menjelaskan status Anas ke hadapan publik.

Anas sejak lama dikaitkan terlibat dugaan korupsi proyek Hambalang. Mengenai namanya yang sering dilibatkan, ia pun kembali menjawab santai. "Dikaitkan tambah populer, kan?" ujarnya sambil tersenyum.

Dugaan keterlibatan Anas awalnya muncul dari mulut Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Belakangan ini nama Anas kembali disebut-sebut telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski belum ada keterangan resmi Anas menjadi tersangka atau tidak, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah memintanya untuk fokus pada dugaan kasus hukum di KPK. Hal itu disampaikan SBY dalam upaya penyelamatan Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, jawa Barat, Jumat (8/2/2013). Partai Demokrat juga sudah siap memberi bantuan hukum pada Anas.(TIM)