DPRD KALTIM DUKUNG TINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

BERITA MEDIA PUBLIK - SAMARINDA, Kalangan DPRD Kaltim menyatakan dukungan mereka terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda. Infrastruktur yang maju diharapkan meningkatkan wibawa"Kota Tepian" sebagai Ibukota Provinsi Kaltim.
 
"Dukungan DPRD Kaltim tersebut tercermin dari besaran anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan di Samarinda. Ini agar Samarinda sebagai ibukota provinsi berwibawa," kata anggota Komisi III DPRD Kaltim, Zaenal Haq, Minggu (12/2) kemarin.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim ini memberikan contoh dari sekian banyak paket proyek pola kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang dikerjakan hingga 2013 mendatang, sebagian besar berada di Samarinda, antara lain, paket perbaikan jalan Samarinda-Simpang Palaran (Peti Kemas) Samarinda lebih kurang Rp.367 miliar, program pengendalian banjir Kota Samarinda yang meliputi sistem Karang Mumus Rp.322 miliar, yang dapat dirinci untuk normalisasi Sungai Karang Mumus sebesar Rp.150 miliar, normalisasi Sungai Pampang sebesar Rp.100 miliar, peningkatan/perkuatan Bendungan Benanga sebesar Rp.22 miliar  dan pembangunan Bendali Sempaja sebesar Rp.50 miliar. Selain itu juga sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung Rp.44 miliar, sistem Karang Asam Kecil Rp.55 miliar serta sistem Loa Janan dan Rapak Dalam Rp.181 miliar.

Pemerintah provinsi juga  mengalokasikan  dana pembangunan jembatan kembar Sungai Mahakam sebesar Rp252 miliar dan  pembangunan convention hall di Samarinda sebesar Rp.256,9 miliar, tidak termasuk pembebasan lahan dan pengadaan furniture.

"Dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Samarinda dari provinsi luar biasa. Belum lagi untuk pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring, kelanjutan pembangunan Jembatan Mahakam Kota maupun terhadap rencana pembangunan jalan layang (fly over). Kami mendukung pembangunan jalan layang ini untuk mengatasi kemacetan yang makin parah di Samarinda," kata Zaenal Haq.

Meskipun dukungan DPRD Kaltim untuk pembangunan infrastruktur di Samarinda sangat besar, namun bukan berarti kota/kabupaten lainnya dilupakan. Menurut Zaenal Haq, sejumlah proyek dengan pola kontrak tahun jamak juga dikerjakan di beberapa daerah tingkat dua yang lain, seperti Pembangunan Waduk Marangkayu di Kutai Kartanegara, Pembangunan RSUD Tarakan,  Jalan Talisayan- Batu Lepok sepanjang 80 Km sebesar Rp.225 miliar, Jalan Sangkulirang -Batu Lepok I sepanjang 65 Km sebesar Rp.205 miliar, Jalan Sangkulirang - Batu Lepok II sepanjang 63,50 Km sebesar Rp.198 miliar dan Penanganan Jalan Gusiq -Simpang Blusuh di Kabupaten Kutai Barat  sebesar Rp.275,07 miliar.

Pemerintah provinsi juga membangun tiga bandara di pedalaman dan perbatasan, yakni  Bandara Long Bawan Kabupaten Nunukan berupa perpanjangan dan pelebaran landasan 1.600 x 30 m sebesar Rp.120 miliar, Bandara Long Apung Kabupaten Malinau  berupa perpanjangan dan pelebaran landasan 1.600 x 30 m sebesar Rp.130 miliar dan  Bandara Datah Dawai Kabupaten Kutai Barat berupa perpanjangan dan pelebaran landasan 1.600 x 30 m sebesar Rp.150 miliar.

DPRD Kaltim tetap berupaya adil dan proporsional dalam mengalokasikan anggaran pembangunan untuk kabupaten/kota melalui APBD Provinsi.

"Artinya DPRD Kaltim juga memperhatikan kabupaten/kota lainnya di Kaltim, meskipun Samarinda sebagai ibukota provinsi  memperoleh porsi pembangunan lebih besar hingga 2013 mendatang,"kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, HM Darlis Pattalongi.

Ketua DPW PAN Kaltim ini mengharapkan dengan infrastruktur yang maju, Samarinda sebagai kota jasa, industri dan perdagangan bisa maju lebih pesat. Meskipun demikian, pemerintah kota harus terus mengontrol secara ketat operasional perusahaan-perusahaan tambang batu bara di Ibukota Kaltim tersebut, karena selain berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, juga mempercepat kerusakan infrastruktur.

"Jalan-jalan di Samarinda cepat rusak, salah satunya karena tambang batu bara ini. Mereka banyak menggunakan jalan umum untuk mengangkut batu bara," kata Darlis Pattalongi.  (Tim)