MBN - 13
Maret 2013
Oleh: Ratna Sarumpaet (Ketua Presidium MKRI)
Demi cinta kita pada Negeri ini, pada tiap jiwa Rakyatnya dan
pada tiap jengkal tanahnya, saya selaku Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat
Indonesia (MKRI) menyerukan kepada seluruh MKRI Daerah/ Kabupaten/ Kota di seluruh
Indonesia agar pada tanggal 25 Maret 2013 melakukan Aksi Damai bersama rakyat di
wilayah masing-masing, serempak, bersama-sama dan terus menerus.
APBN bocor hingga Rp 250 Trilyun/ tahun. Kalikan dan andaikan uang itu dipakai untuk memulangkan dan membuka lapangan keja bagi TKI di tanah airnya ...
Menilik semua peristiwa akhir-akhir ini, SBY-Budiono memang sudah harus mundur. Konflik TNI-Polres di Sumsel; Pembakaran mobil pada pelantikan Gubernur Sultra; Wartawati dianiaya aparat dan keguguran: Penganiayaan Direktur Eksekutif LEKEM Kalimantan dan Direktur Walhi Palembang dan mahasiwa Jambi, Persoalan Papua yang berlarut-larut; Menegpora yang Korupsi; Konflik Partai Demokrat yang menguak dugaan keluarga SBY dan Partai Demokrat terlibat korupsi Century, manipulasi IT KPU dan lain-lain, menunjukkan betapa tidak ada lagi kekuasaan/sistem yang legitimated yang patut didengar, dihormati dan dipatuhi Rakyat.
Gagal lindungi uang Negara, kekayaaan alam, batas-batas wilayah; Gagal lindungi Rakyat dari ketidak-adilan, kemiskinan, kekerasan, Pemerintahan SBY mendorong kita ke puncak ketidak percayaan pada Negara dan mengkharusan Rakyat merapatkan barisan mengatasinya. System serta ratusan Undang-Undang yang dibuat demi kepentingan asing dan demi ketamakan para penyelenggara Negara telah menggiring Indonesia pada keterpurukan yang tak mungkin lagi diperbaiki hanya degan diskusi, survey, seminar atau pidato-pidato. Menyelamatkan Indonesia, kita wajib membentuk Pemerintahan Transisi guna me-revolusi seluruh sytem dan Undang-Undang yang telah dirusak dan karena itulah SBY harus mundur atau dimundurkan.
APBN bocor hingga Rp 250 Trilyun/ tahun. Kalikan dan andaikan uang itu dipakai untuk memulangkan dan membuka lapangan keja bagi TKI di tanah airnya ...
Menilik semua peristiwa akhir-akhir ini, SBY-Budiono memang sudah harus mundur. Konflik TNI-Polres di Sumsel; Pembakaran mobil pada pelantikan Gubernur Sultra; Wartawati dianiaya aparat dan keguguran: Penganiayaan Direktur Eksekutif LEKEM Kalimantan dan Direktur Walhi Palembang dan mahasiwa Jambi, Persoalan Papua yang berlarut-larut; Menegpora yang Korupsi; Konflik Partai Demokrat yang menguak dugaan keluarga SBY dan Partai Demokrat terlibat korupsi Century, manipulasi IT KPU dan lain-lain, menunjukkan betapa tidak ada lagi kekuasaan/sistem yang legitimated yang patut didengar, dihormati dan dipatuhi Rakyat.
Gagal lindungi uang Negara, kekayaaan alam, batas-batas wilayah; Gagal lindungi Rakyat dari ketidak-adilan, kemiskinan, kekerasan, Pemerintahan SBY mendorong kita ke puncak ketidak percayaan pada Negara dan mengkharusan Rakyat merapatkan barisan mengatasinya. System serta ratusan Undang-Undang yang dibuat demi kepentingan asing dan demi ketamakan para penyelenggara Negara telah menggiring Indonesia pada keterpurukan yang tak mungkin lagi diperbaiki hanya degan diskusi, survey, seminar atau pidato-pidato. Menyelamatkan Indonesia, kita wajib membentuk Pemerintahan Transisi guna me-revolusi seluruh sytem dan Undang-Undang yang telah dirusak dan karena itulah SBY harus mundur atau dimundurkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar