Banyaknya Proyek Pembangunan Tidak Beres di Daerah Kalimantan Selatan yang Menggunakan Uang Rakyat

MEDIA PUBLIK. Banyaknya proyek pembangunan di daerah Kalimantan Selatan yang menggunakan uang bersumber dari APBD dan APBN atau "Uang Rakyat" tidak beres karena ketidaktransparan dalam pemakaiannya. Misalnya,proyek yg di Mark Up atau dikerjakan asal-asalan karena tidak sesuai dengan kebutuhannya serta mutu bangunan yang sangat jauh dari harapan alias tidak sesuai jauh beda dengan rencana anggaran penggunaan.

Investigasi wartawan Media Publik dan kawan-kawan LSM Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) membuktikan bahwa lebih dari 50 persen pembangunan proyek yang menggunakan anggaran dari baik APBD maupun APBN pekerjaannya tidak beres dikarenakan banyaknya opeti-opeti atau potongan-potongan persenan dari nilai rupiah proyek tersebut oleh oknum-oknum pengadaan proyek itu sendiri. Hal tersebut sudah tidak aneh lagi dan sudah membudaya di Kalimantan Selatan, tegas Syahminan Direktur Investigasi LSM LEKEM Kalimantan, (17/8).

Minan menambahkan “Dari investigasi wartawan Media Publik dan kawan-kawan LSM Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), memantau pekerjaan proyek yang bersumber dari uang rakyat sering kebingungan, sebab tidak menemukan papan nama proyek yang menggambarkan tidak transparansinya dalam penggunaan dana publik tersebut tanpa alasan yang jelas.”, imbuhnya.

Salah satu Kontraktor (Pemborong) ketika ditanya dari ivestigasi wartawan Media Publik dan kawan-kawan LSM LEKEM Kalimantan yang minta namanya tidak disebutkan menegaskan “Jujur bagaimana kami bisa mengerjakan proyek tersebut dengan benar kalau tuh kami belum mengerjakannya sudah di minta opeti-opeti itu yang total keseluruhannya mencapai 40 persen dari jumlah nilai pagu proyek itu sendiri. Kami mau tidak mau harus membayar opeti itu jika ingin dapat pekerjaannya, tegasnya. (TIM)