Pengendalian Lahan Sawit Kotim yang Bermasalah

Oleh : Nurul Hidayat (Wartawan Media Publik)
MEDIA PUBLIK, Sampit, Juli 2010. Kepercayaan masyarakat wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai dirasakan berkurang dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah dikarenakan dominasi komunikasi Pemerintah Daerah dengan pihak Perusahaan menyusul diterimanya pengaduan-pengaduan masyarakat terkait klaim ganti rugi lahan oleh pihak perusahaan.

Hal ini menyangkut lahan sawit yang semakin tak terkendali keberadaanya dan masyarakat mengadu kepada Pemkab untuk dapat ditanggapi dengan adil sesuai aturan yang berlaku dan apabila hal ini dihiraukan oleh Pemkab maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mempercayakannya dengan hukum adat yang berlaku.

Sebelumnya Pemkab sudah mengantisipasi persoalan ini dengan terbitnya Perpub terdahulu agar masyarakat tidak menjual lahan yang dimilikinya kepada perusahaan sawit dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat sendiri dengan maksud agar lahan yang mereka miliki tidak habis dijual dan dapat diusahakan secara swadaya seperti usaha rakyat berupa karet dan rotan.

Ada kemungkinan sengketa antara perusahaan dengan masyarakat terkait dengan masalah AMDAL yang tidak sesuai prosedur dan merugikan lingkungan masyarakat oleh perusahaan sawit, serta tidak dipakainya pekerja local yang secara tidak langsung berimbas pada ekonomi perkeluarga dan pencaharian rakyat dimana hal pekerja sudah didominasi tenaga luar daerah. Hal ini dikarenakan komunikasi Pemerintah dengan masyarakat tidak ditindak lanjuti dan dilihat ke lapangan serta dicarikan solusi. (Dayat,23/7)