Senin, 18 April 2011

Polisi Serahkan Ke Kejari Kasus Tanah Perumahan PNS

Media PublikTulangbawang. Tim penyidik Polres Tulangbawang, Senin (18/4), menyerahkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk perumahan PNS ke Kejari Menggala untuk diteliti sebelum dinyatakan lengkap (P-21).

Dalam proyek yang dianggarkan Bagian Pertanahan Sekretariat Pemkab Tulangbawang (Tuba) Rp.2,422 miliar itu diduga terjadi menipulasi data tanam tumbuh fiktif di atas lahan 16,15 hektare. Tanaman yang diduga fiktif itu antara lain tanaman jagung, bambu, dan pohon jati.

Kaur Bin Ops. Reskrim Polres Tuba Iptu Mashar Yusuf, mendampingi Kapolres Tulangbawang AKBP Tri Maryanto, mengatakan kasus ini melibatkan panitia pengadaan tanah. Hingga kini, katanya, baru lima tersangka yang ditetapkan, yakni Julianto Zulkifli (kabag Pertanahan), Panca Nanda (Kasubbag Perizinan Lokasi Tanah dan Pengadaan Tanah), Bunnayar Basri (Kepala TU Dinas Pertanian Tanaman Pangan), Zainal Hidayat (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Kehutanan), dan M. Amin (penerima hibah/kuasa mutlak dari pemilik tanah).

Para tersangka dijerat Pasal 2, 3, dan Pasal 15 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana.

Dengan penyerahan berkas perkara tersebut, kata Mashar, pihaknya tinggal menunggu hasil pemeriksaan berkas oleh kejaksaan. "Kalau kejaksaan masih mengatakan belum lengkap, kami akan memenuhinya sebelum dinyatakan P-21," ujarnya.

Penahanan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk perumnas PNS Tulangbawang itu, hingga kini ditangguhkan. Namun, proses hukum terhadap kelima tersangka tersebut terus dilakukan. (TIM)

Kamis, 14 April 2011

Dana BOS MTs Kab. Tabalong di Telisik Kejari Tanjung

MEDIA PUBLIK - TANJUNG. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung kini sedang menelisik secara keseluruhan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2009. Dana itu yang disalurkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Berdasar laporan masyarakat yang diterima kejaksaan, dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah di lingkungan Depag Tabalong itu sebagian terindikasi tidak sesuai aturan.

Hal ini dilakukan berawal adanya dugaan penyelewengan dana BOS anggaran 2009 untuk MTs Negeri Murung Pudak sebesar Rp 136 juta lebih,” kata Kepala Kejari Tanjung Rahmat Haris, Kamis (14/4).

Untuk menelusuri lebih jauh dugaan kasus itu, Rahmat bersama tim jaksa lainnya telah meminta keterangan sedikitnya 10 orang dan MTsN Murung Pudak. Termasuk, Kepala MTsN Murung Pudak berinisial Th untuk menjelaskan kasus itu. Bagaimana modus penyelewengan dana BOS untuk sekolah itu, Haris belum bisa menjelaskan lebih jauh karena pihaknya masih terus mengembangkan dan meminta keterangan pihak terkait. untuk memperkuat dugaan kasus itu, kami sedang mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) dan alat bukti lainnya tentang dana BOS Depag Tabalong secara keseluruhan. Karena selain MTsN Murung Pudak, sekolah lain juga menerima dana BOS,” katanya.

Berdasar data, jumlah MTs negeri dan swasta di Tabalong yang menerima dana BOS anggaran 2009 sebanyak 22 sekolah, terdiri 10 MTs negeni dan 12 MTs SwaSta.

Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Tabalong, Sabilalrusdi ketika hendak dikonfirmasi, tak berada di kantornya. Beberapa kali dikontak lewat telepon, yang bersangkutan tidak mengangkat. (MYN).

Selasa, 12 April 2011

Kader PAN Pindah Ke Demokrat

MEDIA PUBLIK - BANDUNG. Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, mengakui niatnya untuk pindah partai. "Kan begini, ada perkataan, tidak pindah, (tapi) bergeser," katanya pada wartawan seusai sosialisasi soal Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja yang berada di luar hubungan kerja di Bandung, Selasa, 12 April 2011.

Sebelumnya, Dede tidak mau berbicara gamblang soal ini. Wartawan yang mencegatnya menanyakan itu, setelah pekan lalu Dede mengaku akan Shalat Istikharah untuk memutuskan soal pindah partai itu. Isu itu merebak setelah pekan lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membenarkan niat pindahnya Dede ke partainya.

Awalnya saat ditanya hari ini soal hasil Istikharahnya itu, Dede menjawab pendek. "Insya Allah, lanjutkan, sudah cukup," katanya. "Silakan diartikan sendiri, jawaban Istikharah kan cuma satu."

Saat didesak lagi, Dede akhirnya mau buka mulut soal niatnya pindah partai ke Partai Demokrat itu.

Dede mengaku, soal rencana bakal pindah partai itu sudah dikatakannya pada Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Soal apa tanggapan Hatta tentang niatnya itu, Dede tidak menjelaskan.

Ditanya soal restu Hatta tentang niat pindahnya itu, Dede mengatakan, tidak perlu harus demikian. "Gak harus demikian kan, tapi yang penting harus ada komunikasi," kata Dede.

Dede menolak menjelaskan pertimbangan yang diambilnya untuk pindah perahu itu. "Silakan saja menginterpretasikan sendiri, yagn jelas apa bila semua itu dilakukan, untuk kepentingan yang lebih besar, salah satunya, bagaimana Jawa Barat ini bisa berjalan terus pembangunannya," katanya.

Kendati demikian, Dede mengaku, belum resmi mendaftar ke Partai Demokrat. Dia beralasan, baru semalam mendapat hasil Shalat Istikharahnya itu. "Nanti kalau daftar, saya kasih tahu," katanya.

Kepindahan Dede sempat dikaitkan dengan niatnya untuk maju dalam pemillihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, yang akan menggelar pemilihan dalam Musyawarah Daerah pada Juni nanti. Ditanya soal itu, Dede mengaku, belum ada rencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan itu.

Dede pun sempat ditanya soal pindah partainya itu, apakah untuk merebut kursi gubernur dalam pemilihan gubernur pada 2013 nanti. "Ini 2011, belum sampai ke sana," jawabnya menghindar. Dede didesak lagi soal itu. "Nanti, ada Istikharah lagi". (Tim)

Selasa, 05 April 2011

FPI BUAT SEMENA-MENA TIDAK MANUSIAWI DIHAJAR IBU-IBU

MEDIA PUBLIK - MEDAN. Masyarakat yang tinggal di Titi Pahlawan, Gang Pringgan Lingkungan VIII, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara (Sumut), merasa belum puas meski telah merusak mobil Panther BK 54 GT milik Ketua Dewan Pimpinan Darah Front Pembela Islam (DPD - FPI) Sumut, H Darma Bakti Ginting.


"Tindakan yang dilakukan oleh ibu-ibu di sini itu merupakan spontanitas dan sebagai wujud kepedulian dalam membela orang susah. Ini juga peringatan buat dia agar tidak lagi berbuat semena-mena terhadap orang kecil. Bila polisi tidak datang maka dia pun dihajar," ujar seorang warga di Marelan, Evi kepada SP di Marelan, Selasa (5/4).

Evi mengatakan, masyarakat mengamuk karena Darma Bakti Ginting dengan membawa seluruh anak buahnya menghancurkan rumah yang dihuni oleh Nurhayati boru Ginting. Bahkan, pemilik rumah dipaksa untuk meninggalkan rumah tersebut. Padahal, di rumah itu ada bayi yang baru berusia dua minggu, tindakan anggota Front Pembela Islam sangat tidak manusiawi, kata Evi.

"Seperti tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Mentang - mentang ketua organisasi masyarakat, dia seenaknya dengan membawa anak buah mengendarai sepedamotor dan dilengkapi senjata, merubuhkan rumah Nurhayati. Bahkan, anak bersama istrinya juga ikut - ikutan mengusir Nurhayati," katanya.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Labuhan, AKP Oktavianus mengatakan, kendaraan milik ketua ormas tersebut sudah diamankan. Polisi mengamankan mobil itu dari lokasi kejadian agar peristiwa itu tidak merembet.

"Kita langsung turun begitu mendengar kejadian tersebut. Sampai saat ini, situasi di tempat kejadian sudah berangsur tenang. Mudah - mudahan, kejadian seperti ini tidak terulang. Lebih baik pihak yang dirugikan menyelesaikan permasalahan ini lewat jalur hukum," sebutnya.

Puluhan ibu dan anak-anak di Marelan mengamuk dengan merusak mobil Ketua DPD FPI. Tindakan ini dilakukan mereka karena tidak senang melihat oknum ketua ormas tersebut. Mereka marah karena ketua ormas itu membawa anak buahnya merubuhkan rumah saklah seorang warga di sana.

Padahal Nurhayati, salah seorang warga yang rumahnya dirubuhkan tersebut, menyampaikan, dirinya sudah meminta tolong kepada oknum tersebut untuk tidak merubuhkan tempat tinggalnya. "Saya sudah mempertanyakan kenapa rumah itu dirubuhkan. Sebaliknya mereka itu semakin bertambah berang. Bahkan, anak saya juga turut menjadi korban dari prilaku sangat tidak beradab ini. Ini yang membuat ibu-ibu di sini marah," sebutnya.(TIM)

Sabtu, 02 April 2011

Polisi Selidiki Koropsi Dana PEMP Lamteng


Media Publik – Lamteng. Sementara itu, Polres Lamteng akan meminta keterangan tiga pejabat Dinas Perikanan dan Peternakan Lamteng berkait dugaan penyimpangan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Sebelumnya 36 ketua kelompok nelayan wilayah pesisir Kampung Cabang, Bandar Surabaya, sudah dimintai keterangan.

Ke-36 ketua kelompok itu dimintai keterangan di Mapolsek Seputih Surabaya. Para ketua kelompok itu dimintai keterangan berkaitan pengajuan dana, penyerahan, dan pembagian dana kepada anggota kelompoknya masing-masing. Dana PEMP Rp.865 juta itu berasal dari Departemen Kelautan dikucurkan ke masyarakat nelayan yang berdomisili di pesisir pantai.

Usai meminta keterangan ketua kelompok, petugas memanggil pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP). Ketiga pengurus itu : Faizin (ketua), Surung (bendahara), dan Budi (sekertaris).

Pengurus LSM LEPP ini dimintai keterangan berkaitan program penyerahan bantuan dan pembangunan sarana Pertamina mini. Kemudian polres juga meminta keterangan dua dosen Unila yang saat itu bertugas sebagai konsultan penyaluran dana PEMP tersebut.

Sebelumnya permasalahan dana PEMP ini pernah mencuat hingga Kejari Gunungsugih turun tangan. Saat itu yang dipermasalahkan mengenai penerapan potongan lima persen oleh pengurus LSM LEPP dan pelatihan untuk masyarakat pesisir yang dilaksanakan hanya satu hari.

Bahkan, Sekkab Lamteng Sudirman Subing juga turun ke lokasi Kampung Cabang dan mengadakan pertemuan dengan masayarakat untuk mengklarifikasi hal itu. Entah bagaimana permasalahan itu tenggelam dan kembali muncul hingga polres menyelidikinya.

Ketua LSM LEPP Faizin saat ditemui di Mapolres Lamteng mengatakan dana PEMP yang diterima Rp.865 juta diperuntukkan bantuan masayarakat langsung dan pembangunan SPDN (solar Pertamina dealer nelayan). "Untuk ke masyarakat pesisir Rp.685 juta dan pembangunan SPDN Rp.200 juta," katanya. (Tim)