Kamis, 21 Februari 2008

Zulhadi Safitri Noor SH MH Gantikan Amir Yanto SH MH MM Sebagai Kejari Martapura


Media Publik – Martapura. Dalam perjalanannya dalam memangku jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura, mulai dilantik pada tahun 2006 hingga Pebruari 2008 ini tepatnya selama 2 tahun 4 bulan 28 hari, telah banyak pengalaman yang sangat berharga telah didapatkan, selain itu selama memangku jabatan tersebut ia bersama keluarga banyak pula mendapat sahabat, rekan-rekan kerja serta kawan-kawan baik itu dari level pejabat, tokoh masyarakat, pengusaha hingga masyarakat biasa yang turut membantu dalam menjalankan tugas sehari-hari selaku Kejari Martapura.
 
Hal tersebut di katakan mantan Kepala Kejari Martapura Amir Yanto, SH. MH. MM saat acara pisah sambut dengan Kejari Martapura yang baru Zulhadi Safitri Noor SH. MH , Rabu  (21/2), di Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin.

Menurutnya, kurun waktu selama  2 tahun 4 bulan 28 hari tersebut merupakan sebuah perjalanan karir yang terasa sangat singkat, hal tersebut dikarenakan adanya sebuah hubungan yang harmonis antara Kejari Martapura bersama unsur Muspida Banjar, serta dengan semua lapisan masyarakat daerah setempat dalam kegiatan sehari-hari.

Selain itu, selama memangku jabatan sebagai Kejari Martapura Amir Yanto atas nama seluruh keluarga serta semua unsur perangkat kerja Kejari Martapura mengharapkan permintaan maaf apabila selama bertugas serta aktivitas sehari-hari terdapat kesalahan serta kekhilapan.

Bupati Banjar Ir. HG. Khairul Saleh, MM  mengungkapkan, “Walaupun Amir Yanto tidak menjabat sebagai Kejari Martapura lagi, akan tetapi kerjasama serta hubungan baik yang telah terbina selama ini hendaknya dapat terjalin terus berkelanjutan,” kata Bupati.

Lebih lanjut Ir. HG. Khairul Saleh, MM menuturkan,  “Selama ini peran serta dari Kejari Martapura di bawah kedali Amir Yanto banyak kemajuan yang telah dicapai, salah satu diantaranya pada bidang kesadaran serta pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan penegakan keadilan,” ungkap Bupati Banjar.

Untuk itu, kepada pejabat Kejari Martapura yang baru HG. Khairul Saleh mengharapkan agar pengetahuan serta penyadaran masyarakat pada bidang hukum dan per Undang-Undangan dapat terus berlanjut, sehingga dapat mewujudkan tatanan mayarakat Kabupaten Banjar yang aman, nyaman serta jauh dari hal-hal yang bersifat negative.

Pada acara tersebut Bupati Banjar HG. Khairul Saleh di dampingi sang Istri Hj. Raudatul Jannah juga memberikan hadiah kenang-kenangan kepada mantan Kejari Martapura Amir Yanto yang akan menempati posisi baru di Kejaksanaan Agung di Jakarta.

Sementara itu, Kejari Martapura yang baru  Zulhadi Safitri Noor, SH. MH pada acara tersebut miminta, ia selaku pejabat yang baru dalam tatanan pemerintahan di Kabupaten Banjar tentunya harus banyak belajar dengan pemerintah setempat serta pejabat perangkat kerja Kejari Martapura. Menurutnya, hal tersebut sangat penting guna mewujudkan komitmen pemerintah pusat khususnya dalam penegakan hukum serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Banjar. 

Anggota DPRD Banjar Aspihani Ideris, S.AP dalam kesempatannya juga mengingatkan, “Seorang Kejari itu sebenarnya mengemban tugas yang mulia jika bisa tahan dengan godaan dalam bertugas, karena Kejari juga berperan penting dalam penegakan supremasi hukum yang selama ini terkesan tajam kebawah dan tumpul keatas,” ujar Aspihani.

Aspihani Ideris yang juga Wakil Ketua Komisi IV serta Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional itu mengharapkan, “Mudah-mudahan Kejari yang baru memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta tanpa menoleh siapapun actor yang melanggar hokum tersebut,” cetusnya. (Tim)

Rabu, 06 Februari 2008

LAHIRNYA PARTAI GERINDRA

Berita Media Publik - Gerindra. Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. GERINDRA lahir untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dengan 5 pilar demokrasi yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Ekonomi Kerakyatan sebagai landasan gerakannya.

 

Selain itupula GERINDARA memiliki 5 Ikrar Kader, yaitu : 1)  Siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republiuk Indonesia 17 Agustus 1945. 2) Siap sedia membela Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 3) Siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia diatas kepentingan pribadi maupun golongan. 4) Senantiasa setia kepada cita-cita luhur partai. 5) Tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai.


Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tudingan mencuri benda-benda purbakala dari Museum radya Pustaka, Solo, Jawa tengah. “Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-benda cagar budaya,“ kata Fadli mengenang peristiwa itu. 
Bila keadaan ini dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.” Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.“ terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?” kata Fadli.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpulah sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang dan malam,” kenang Fadli. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART , akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu.

Fadli tidak tahu lagi bagaima-na kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun diluar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik. Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa indonesia ini kecuali harus mencip-takan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekono-mi kerakyatan.

Nah, Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdiannya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. (TIM)